Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyindir Partai Demokrat yang merespons analisanya mengenai dugaan kecurangan pemilu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menyingung soal kasus Harun Masiku.
Hasto mengatakan, pihaknya hanya meminta agar SBY dan Demokrat merespons. Bahwa di dalam forum resmi Demokrat, SBY mengatakan dirinya mendengar bahwa Pemilu 2024 itu diatur akan ada penjegalan pasangan-pasangan tertentu.
Kemudian SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak dan ini adalah kebatilan.
"Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demorkat--red) yang naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga: Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
Namun, Hasto mengklaim fakta-fakta yang disampaikannya tersebut justru dijawab oleh pihak Demokrat dengan selalu menyinggung kasus Harun Masiku.
"Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana meng-counter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku," tuturnya.
Kemudian menurut Hasto, Demokrat juga harus menjawab soal rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU menjadi kader Demokrat.
"Pak Anas Urbaningrum ini kan bagaikan ketika dibutuhkan, itu kemudian di-subyo (diangkat-angkat). Tapi ketika tidak dikehendaki, kemudian muncul berbagai upaya. Karena banyak yang mengatakan Anas saat itu adalah tidak dikehendaki oleh kepemimpinan bapak SBY. Lalu muncul," tuturnya.
"Ini kan harus juga ditanggapi. Karena ketika merekrut Anggota KPU, dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dashyat dari apa yang terjadi pada Harun Masiku, berbeda kualitasnya," sambungnya.
Hasto juga menyinggung soal hilangnya data Pemilu 2009 yang menurutnya tidak pernah sampai ke Tempat Pemungutan Suara. Menurutnya, hal itu masih dianggap kejahatan.
Selain itu, Hasto juga meminta Demokrat menjawab terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
"Ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita," tuturnya.
Sehingga berbagai hal ini yang kemudian terakumulasi menjadi satu. Padahal, kata Hasto, Pemilu saja belum berlangsung.
"Pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan. Apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat. Lalu kenapa tidak proses hukum yang dilakukan? Sehingga ketika saya melakukan dengan pemaparan, jawabnya harus pemaparan pada fakta-fakta, meng-counter apa yang saya sampaikan, dan itulah demokrasi yang sehat," pungkas Hasto.
