Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa kader harus tetap berdisplin terkait dengan urusan pencapresan. Menurutnya, dalam berpolitik harus melihat konteks.
Hal itu disampaikan Hasto sekaligus menanggapi soal adanya Dewan Kolonel yang dibentuk untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024.
"Kemudian seluruh kader agar berdisiplin apalagi terkait dengan capres dan cawapres itu dinamikanya kan sangat kuat, diingatkan oleh ibu ketua umum bahwa berpolitik itu harus melihat konteks," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Konteks yang dimaksud, kata Hasto, yakni seluruh kader harus turun ke bawah membantu rakyat.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Tegur Pembentukan Dewan Kolonel: Soal Pilpres, Komando Ditangan Ketum!
"Membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemik kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, turun ke bawah itu menjadi fokus kader PDIP kekinian. Menurutnya, semua harus jadi jembatan ke rakyat.
"Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.
Tidak Ada Dewan Kolonel
Sebelumnya, Hasto menegaskan, bahwa tidak pernah ada yang namanya tim Dewan Kolonel untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu hanya merupakan guyonan politik belaka.
Hasto mengaku sampai mengkonfirmasi langsung ke Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Pacul soal adanya Dewan Kolonel.
"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Lagi pula, kata Hasto, Dewan Kolonel macam struktur di militer tidak pernah ada dalam partai politik.
"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkapnya.
