Infografis
Suara.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku belum mengetahui bahwa dirinya digugat perihal pembangunan Gereja di Cilegon.
Diketahui, gugatan itu sebelumnya dilakukan Sekjen Pengurus Besar Al Khairiyah Ahmad Munjibke Pengadilan Negeri Serang.
"Belum itu. Masak gugat? Pasalnya apa tuh?" kata Yaqut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Yaqut memastikan kembali bahwa ia memang belum mengetahui tentang adanya gugatan tersebut.
Baca Juga: Klarifikasi ke Menag Yaqut, Wali Kota Cilegon Sebut Perizinan Pembangunan Gereja Masih Berproses
"Kalau saya melarang orang kan malah jadi masalah. Saya gak tahu tuh ada gugatan apa," ujar Yaqut.
Sementara itu, terkait kelanjutan pembangunan Gereja di Cilegon, Menag Yaqut hanya mengingatkan bahwa segala hal ada prosedur dan prosedur itu harus diikuti prosesnya.
"Harus ketemu ya kita ikutin saja kalau semua proses sudah ketemu, tidak ada alasan pemerintah untuk semua tindakan untuk menghambat atau menghalangi atau apapun. Karena itu hak warga negara," kata Yaqut.
Penolakan Pembangunan Gereja
Baca Juga: Ikut Teken Petisi Tolak Pembangunan Gereja di Cilegon, Kondusifitas Jadi Alasan Wali Kota Helldy
Menag Yaqut sebelumnya mengajak berdiskusi pejabat setempat dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan polemik pembangunan gereja di Cilegon.
Gus Yaqut, sapaan Menag, meminta Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat diskusi bersama besok lusa. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam rilis Kementerian Agama yang diterima Suara.com, Senin (12/9/2022).
“Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang,” ujar Menag di Jakarta.
![Warga tolak pembangunan gereja di Lingkungan Sumur Wuluh Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Cilegon, Banten, Rabu (7/9/2022) lalu. [Suara.com/Firasat Nikmatullah]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/12/72472-warga-tolak-pembangunan-gereja-di-lingkungan-sumur-wuluh-kelurahan-gerem-kecamatan-grogol-cilegon.jpg)
Perlu diketahui, rencana pembangunan gereja di Cilegon terhambat setelah muncul penandatangan petisi penolakan dari masyarakat. Penolakan gereja Cilegon ini terjadi dalam sepekan terakhir.
Bahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon justru ikut mendukung penolakan gereja tersebut. Untuk itu, Menag akan segera mengundang para pihak terkait agar duduk bersama membahas solusi terbaik.
"Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon," imbuh Menag Yaqut.
Pihak lain yang diundang, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Dari internal Kemenag, akan hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten, Plt. Dirjen Bimas Kristen Kemenag, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon.
Menurut Gus Yaqut, persoalan ini perlu didudukkan secara jernih, tanpa emosional. Untuk itu, pertemuan para stakeholders terkait sangat penting untuk mendudukan persoalannya dan menyelesaikan problemnya.
“Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini," kata Gus Yaqut.
Menag yakin akan ada solusi terbaik. Sebab, spirit agama adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sempit ruang bagi manusia untuk saling membenci dengan lainnya.
"Insya Allah akan ada solusi terbaiknya."
