Infografis
Suara.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi sorotan setelah membentuk Dewan Kolonel. Dewan Kolonel sendiri merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres 2024.
Kabarnya, pembentukan Dewan Kolonel ini sendiri telah disetujui oleh Puan Maharani. Nama Dewan Kolonel ini dicetuskan oleh salah satu anggota DPR RI, Johan Budi. Ia menjadi salah satu inisiator tim pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Mulanya, Dewan Kolonel ini beranggotakan enam anggota DPR dari Fraksi PDIP. Namun, jumlah anggota Dewan Kolonel terus bertambah hingga belasan orang, atau terakhir 12 orang.
Mereka di antaranya adalah Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan selaku koordinator, serta Bambang Wuryanto dan Utut Adianto selaku jenderal.
Baca Juga: Megawati Kaget Dengar Laporan Adanya Dewan Kolonel Sokong Pencapresan Puan 2024
Usut punya usut, Dewan Kolonel ini dibentuk sebagai tempat berkumpulnya penggemar Puan Maharani. Kelompok tersebut diketahui sudah dibentuk sejak tiga bulan lalu.
Dewan Kolonel juga dikabarkan kerap mengadakan rapat dan melakukan diskusi. Mereka membahas konsep untuk mendukung Puan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Adapun tujuan pembentukan Dewan Kolonel berupaya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan putri Megawati Soekarnoputri itu dalam Pilpres 2024.
Salah satu tugas dari Dewan Kolonel ini yaitu melakukan sosialisasi Puan Maharani di daerah. Dewan Kolonel akan memperkenalkan Puan Maharani ke masyarakat di daerah pemilihannya, tanpa menyebut Puan Maharani sebagai capres 2024.
Meski demikian, keberadaan Dewan Kolonel ini tidak memiliki kaitan dengan DPP PDIP. Tim yang dibentuk dalam rangka persiapan Pilpres 2024 ini akan tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, khususnya perihal capres yang akan diusung PDIP dalam pemilu mendatang.
Sementara itu, pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia membantah adanya keberadaan Dewan Kolonel.
Hasto menyebut bahwa para kader PDIP memiliki kesepakatan dan kedisiplinan terkait dengan Pilpres. Keputusan apapun mengenai Pilpres bergantung pada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
