Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan mengganggu DPR dalam menentukan rekomendasi nama calon pengganti Lili Pintauli Siregar yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut lembaganya menghormati otoritas DPR untuk memilih satu dari dua nama yang diusulkan dalam surat presiden (surpres). Nama yang disebut-sebut akan mengisi satu kursi kosong pimpinan KPK yakni Johanis Tanak dan I Nyoman Wara.
"KPK tidak mengarahkan atau meminta nama mana yang akan dipilih oleh DPR," kata Ghufron kepada Suara.com, Rabu (21/9/2022).
"KPK menghormati otoritas DPR untuk memilih Salah satu yang diusulkan presiden itu,"imbuhnya
Menurut Ghufron, peran masyarakat yang lebih dibutuhkan dalam memberikan masukan kepada DPR terkait pengganti Lili yang tersandung dugaan pelanggaran etik penerimaan tiket nonton Moto GP Mandalika.
"Malah sebaliknya masyarakat lah yang berhak berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada DPR. Termasuk media perlu memberikan masukan,"pungkasnya
Diketahui, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyebut ada dua nama yang telah diajukan Jokowi yakni, Johanis Tanak dan I Nyoman. Keduanya pernah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon pimpinan KPK untuk periode 2019-2023 di Komisi III DPR.
"Yang saya dengar kan namanya Pak Johanis Tanak kalau enggak salah, sama Pak Nyoman Wara kalau enggak salah ya yang dari BPK ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,kemarin.
Komisi III DPR, kata Arsul tentunya akan kembali menggelar fir and proper test. Namun, belum diketahui kapan yang pasti dalam waktu dekat.
KPK juga sebelumnya juga sudah meminta agar Jokowi segera mengirimkan nama pengganti Lili Pintauli untuk mengisi satu kursi kosong pimpinan KPK. Ghufron sempat menyampaikan dengan empat pimpinan saat ini merasa sedikit terganggu dalam kinerja pemberantasan korupsi.
