Infografis
Suara.com - Sejumlah Anggota DPR Fraksi PDIP membentuk tim dengan nama Dewan Kolonel. Tim tersebut dipersiapkan untuk menyokong Puan Maharani, jika sudah ditunjuk sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Dewan Kolonel itu diinisiasi oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi atas dasar ingin mendukung Puan dalam pencapresan.
Johan menyebut, awal mula Dewan Kolonel hanya terbentuk dari enam anggota saja. Mereka di antaranya Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, Hendrawan Supratikno hingga dirinya.
"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: Johan Budi Bantah Pembentukan Dewan Kolonel karena Puan Takut Disaingi Ganjar Pranowo
Ada pun dalam Dewan Kolonel ini yang bertindak sebagai Koordinator yakni Trimedya Panjaitan. Ia pun merunut nama-nama anggota lainnya yang tergabung dalam Dewan Kolonel.
Mereka yakni Johan Budi, Junimart Girsang, Riezky Aprilia, Lasarus, Adisatrya Suryo Sulisto, Esti Wijayati, Abidin Fikri, Agustina Wilujeng Pramestuti, Hendrawan Supratikno, dan Masinton Pasaribu.
Trimedya menyebut ada dua jenderal yang masuk dalam Dewan Kolonel, yaitu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Utut Adianto.
"Jenderal cuma dua, Jenderal Pacul dan Jenderal Utut," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Dewan Kolonel hingga kini belum memiliki program khusus setelah terbentuk untuk mendorong Puan dalam pencapresan.
"Sudah begitu saja. Tidak ada program yang pasti," ujarnya.
Untuk diketahui, sejumlah pihak di fraksi PDIP DPR RI sudah membentuk tim dengan nama dewan kolonel untuk mendorong Puan Maharani dalam pencapresan di Pilpres 2024.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah, membantah jika dalam fraksi DPR RI sudah ada tim khusus dengan nama Dewan Kolonel untuk membantu pemenangan Puan Maharani dalam urusan pencapresan di Pilpres 2024.
Menurutnya, semua masih taat terhadap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dengan urusan pencapresan dari PDIP.
"Dipastikan sebagaimana disampaikan ketua fraksi, Pak Utut, di mana ada dewan kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat saling bercanda kemudian dikutip," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Ia sebagai anggota fraksi PDIP DPR RI belum pernah mendengar adanya tim untuk memenangi Puan. Menurutnya, semua masih taat pada arahan Megawati soal pencapresan.
"Nah menurut hemat saya di kami belum ada apa-apa. Kok sudah apa-apa, gitu lho. Kan kita semua taat pada ketua umum. Ketua umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho kok tiba-tiba ada Dewan Kolonel. Mungkin istilahnya nggak serem-serem amat kali," tuturnya.
Sejauh ini, kata dia, belum ada sama sekali tim dibentuk untuk mendorong Puan dalam urusan pencapresan. Menurutnya, jika Puan hari ini turun bersafari, hal itu atas perintah partai.
"Belum lah. Bahwa Mbak Puan turun dan sebagainy kan memang diperintah oleh partai. Apalagi sebagai ketua DPR masa mau duduk di atas terus tidak turun ke bawah ya salah. Tugas beliau itu sebagai Ketua DPP plus di pundaknya sebagai Ketua DPR, kan harus turun," tuturnya.
"Tapi kalau tidak turun dimarahin kan. Turun salah lagi kan, seakan-akan ada tim. Tidak ada tim," sambungnya.
