Infografis
Suara.com - Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin akan menghadapi vonis pada sidang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/9/2022). Ade Yasin pun diyakini akan mendapatkan vonis bebas dari tuduhannya.
Hal ini dikatakan oleh kuasa hukumnya sendiri, Dinalara Butar Butar. Menurutnya, kliennya akan masuk dalam deretan terdakwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang divonis bebas. Ini karena sosok Ade dinilai tak terbukti bersalah di persidangan.
"Kami yakin majelis hakim objektif dan akan memberikan vonis bebas kepada Bu Ade Yasin, karena dari fakta persidangan pun klien kami tak terbukti bersalah," kata Dinalara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).
Adapun vonis kasus Ade akan dibacakan oleh Majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih. Mengenai itu, kuasa hukum meyakini jika majelis hakim akan objektif dalam memberikan putusan.
Pasalnya, dalam persidangan, 39 saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dan dua saksi ahli memberikan keterangan bahwa Ade Yasin tak terlibat. Terdakwa lainnya bahkan mengaku tidak mendapat perintah dari Yasin untuk melakukan dugaan suap.
Dinalara melanjutkan, tim penasehat hukum Yasin dengan tegas akan melakukan upaya hukum lainnya jika hakim memutuskan kliennya bersalah, meski hanya dengan menjatuhkan hukuman kurungan satu hari.
"Terdakwa dituntut satu hari pun kami akan tetap melakukan pembelaan upaya hukum, karena terdakwa tidak bersalah, dan terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana korupsi," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan itu.
Ini juga berkaca pada banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang perkaranya ditangani KPK dan dibawa ke Pengadilan berujung dengan vonis bebas.
Terbaru, Andri Wibawa, anak bekas Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan Totoh Gunawan. Keduanya terdakwa perkara korupsi pengadaan barang darurat bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga: Tim KPK Datangi Kota Metro, Lakukan Edukasi Pemberantasan Korupsi
Mereka dinilai hakim tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga apa yang didakwakan Jaksa yakni pasal 12 huruf i UU TI jo pasal 55 KUHP, tidak memenuhi unsur.
