Infografis
Suara.com - Perang sindiran antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan terjadi pasca digelarnya Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, pekan lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.
Saling adu sindiran dan argumen tersebut dipicu dari pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab dipanggil SBY, dalam Rapimnas Partai Demokrat tersebut.
Dalam pidato itu, SBY menyinggung mengenai potensi kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI PErjuangan Hasto Kritiyanto.
Tanggapan Hasto tersebut kemudian direspon lagi oleh Partai Demkorat hingga merembet ke banyak isu, diantaranya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Seperti apa saling adu sindiran dan argumen antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan? Berikut ulasannya.
Potensi Kecurangan Pilpres 2024
Dalam pidatonya pada Rapimnas Partai Demokrat lalu, SBY menyatakan kalau ia mendapatkan informasi mengenai kecurangan pada Pemiliu 2024. Karena itulah SBY menyatakan akan turun hunung menghadapi kecurangan tersebut.
Menurut Presiden ke-6 Republik Indonesia itu, dalam pemilihan presiden nanti akan diatur sedemikian rupa agar hanya ada dua pasangan calon.
Dan menurut dia, sebagai partai oposisi, peluang Partai Demokrat untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri akan ditutup.
Baca Juga: Singgung Jagoan PDIP Dua Kali Kalah dari SBY, Demokrat: Kami Harap Aria Bima Makin Tua Makin Bijak
“Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan. Pikiran seperti itu bathil, itu bukan hak mereka, Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, yang berdaulat juga rakyat,” ujar SBY dalam pidatonya.
SBY lalu menyinggung ketka 10 tahun ia memerintah, Partai Demokrat tak pernah melakukan kecurangan seperti itu.
Pernyataan itu lalu direspon oleh PDI Perjuangan, melalui Sekretaris Jenderalnya yakni Hasto Kritiyanto. Menurut Hasto, tudingan SBY tersebut terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta.
Ia mengaku keberatan atas pernyataan SBY tersebut dan menyebut seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.
"Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, 18 September 2022.
PDIP tuding balik Pemilu 2009 banyak kecurangan
Tak cukup hanya merespons pernyataan SBY dengan imbauan mengenai politik kebenaran, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto balik melanjcarkan serangan ke Partai Demokrat dengan menyebut Pemilu 2009 penuh dengan kecurangan.
Pemilu 2009 adalah pemilu kedua di era pemerintahan SBY, dimana pada saat itu SBY kembali maju sebagai calon presiden bersama Boediono.
Menurut Hasto, pada Pemilu 2009 lalu, kenaikan suara Partai Demokrat yang mencapai 30 persen patut dipertanyakan.
Ia mengatakan, kenaikan suara Partai Demokrat yang cukup drastis tersebut merupakan hasil dari sebuah manipulasi, dimana tak lama sebelum pemilu digelar, SBY sengaja mengeluarkan kebijakan yang populis. Diantaranya menurunkan harga BBM, pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembagian beras miskin atau raskin.
Hasto juga menduga SBY menggunakan dana Bank Century untuk memenangkan pemilu 2009, dimana saat itu Bank Century sedang terlilit kasus. Tak hanya sampai disana, Hasto juga mengatakan adanya penggunaan instrument negara yakni penyusupan agen ke dalam KOmisi Pemilihan Umum (KPU) hingga pengerahan aparatur negara dalam pemilu.
Hasto juga menuding adanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2009 lalu. Ia mengatakan, pada era pemerintahan SBY tersebut DPT dimanipulasi dengan begitu massif, sehingga membuat SBY dengan mudah memperoleh kemenangan dalam Pemilu 2009.
“Zaman Pak Harto saja nggak pernah lakukan manipulasi DPT. Ini dapat dimanipulasi secara masif,” kata dia.
Dan untuk menghilangkan jejak, lanjut Hasto, dokumen Pemilu 2009 telah dihancurkan.
Demokrat tanggapi tudingan soal pemilu 2009 curang
Tak mau hanya diam, Partai Demokrat membalas tudingan PDI Perjuangan mengenai kecurangan dalam Pemilu 2009.
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan bahwa tidak ada DPT yang bermasalah atau yang dimanipulasi pada Pemilu 2009.
Menurut dia, kenaikan suara Partai Demokrat yang signifikan pada Pemilu 2009 adalah berkat haril kerja keras pemerintahan SBY pada saat itu, yang hasilnya dirasakan oleh rakyat.
Menurut dia, ketika SBY menjadi presiden, jumah rakyat miskin dan pengangguran semakin sedikit. Sementara itu gaji PNS termasuk para guru, TNI dan Polri meningkat hampir setiap tahunnya.
Pendapatan perkapita meningkat drastis, keuangan negara stabil dan utang negara sangat minim. Selain itu, tambah Herzaky, iklim demokrasi pada era kepemimpinan SBY sangatlah kondusif. Saat itu, kata Herzaky, siapapun bisa dengan bebas melakukan kritik tanpa harus khawatir diintimidasi.
Terkait dengan KPU, Herzaky menyinggung adanya skandal pada 2019 lalu dimana tertangkapnya salah satu komisioner KPU karena kasus suap.
Dan kasus itu turut menyeret salah satu kader PDI Perjuangan yakni Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan.
Hasto sentil kebijakan kenaikan harga BBM di pemerintahan SBY
Aksi saling sindir dan adu argument antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat belum berhenti. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kemudian juga menyinggung mengenai kebijakan kenaikan harha BBM di era SBY. Menurut dia, kenaikan harga BBM di era SBY memiliki konteks yang berbeda dengan kenaikan harga BBM di era SBY.
Hasto mengatakan, kondisi fiscal saat pemerintahan SBY sangat bagus karena mewarisi pemerintahan sebelumnya, yakni Megawati Soekarnoputri.
Ia juga menyinggung kebijakan menurunkan harga BBM yang dilakukan SBY saat itu. Menurut Hasto, turunnya harga BBM saat itu dipolitisasi dan diklaim sebagai hasil kerja pribadi SBY, padahal saat itu ada pengaruh internasional.
“Keputusan SBY mengumumkan sendiri penurunan harga BBM itu dipolitisasi sebagai hasil kerja pribadi, bukan sebagai pengaruh internasional. Ini untuk elektoral,” kata Hasto dalam konferensi daring, pada Minggu (18/9/2022).
Penyataan Hasto itu kemudian ditanggapi kembali oleh Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Menurut dia, kenaikan harga BBM di era SBY disebabkan meroketnya harga minyak dunia yang mencapai 150 USD per barrel.
Namun setelah itu SBY juga berlaku adil dengan menurunkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun,
Menurut Herzaky, hal itulah yang tida pernah dilakukan pemerintahan Jokowi.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
