Infografis
Suara.com - Kuasa hukum terdakwa pengusaha sawit Surya Darmadi, Juniver Girsang menyebut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung terhadap kliennya disusun secara terburu-buru.
Maka itu, Juniver menilai kliennya jadi korban atas surat dakwaan Jaksa dalam proses penegakan hukum. Juniver menilai ada tujuan tertentu sehingga dakwaan disusun terburu-buru, dan tidak diungkapkan lebih lanjut yang dimaksud terkait itu.
"Bahwa istilah kata sumir dan prematur dalam konteks surat dakwaan diartikan sebagai dakwaan yang disusun dan atau dibuat terlalu singkat dan terburu-buru yang belum saatnya untuk diajukan ke depan persidangan," kata Juniver di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).
Bos PT. Duta Palma Group itu telah didakwa korupsi lahan sawit di Riau, diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 86,5 triliun.
Menurut Juniver Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 110 dan Pasal 110 b juncto Putusan MK Nomor 91/PUU-18 Tahun 2020 menyatakan masih memberikan waktu selama tiga tahun kepada pelaku usaha untuk menuntaskan administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan.
"Hanya dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud,"ungkapnya
Maka itu, Juniver meyakini kliennya sepatutnya tidak akan menjalani proses hukum. Bila Jaksa tidak terburu-buru dalam mengambil langkah.
Juniver menjelaskan dasar penilaiannya karena beberapa perusahaan milik terdakwa Surya yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari masih memiliki waktu tiga tahun sampai 2023.
"Untuk menyelesaikan semua proses administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan itu. Sementara PT Kencana Amal Tani dan Banyu Bening Utama sudah memiliki hak guna usaha atau HGU,"imbuhnya
Dalam sidang tadi, Surya Darmadi sempat meminta hakim untuk membuka rekeningnya yang diblokir Jaksa Kejaksaan Agung. Alasan meminta rekeningnya dibuka karena belum membayar gaji karyawannya sebanyak 20 ribu orang.
