Infografis
Suara.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution menyebut pihaknya berencana melakukan lelang mobil para pejabat pemerintah kota Medan terkait instruksi presiden (Inpres) untuk mengganti mobil jenis bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil listrik.
Inpres tersebut telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo atau jokowi dengan Nomor 7 tahun 2022 mengenai Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Kami akan mencoba untuk melelang kendaraan dinas yang hari ini masih digunakan, baik itu dari wali kota, wakil wali kota, sekda sampai tingkat kepala dinas ini kita kumpulkan dulu," kata Bobby di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022).
Tentunya, kata Bobby, hasil lelang mobil tersebut nantinya digunakan untuk membeli mobil listrik di tahun 2023. Sehingga, kata menantu Jokowi itu, Pemkot Kota Medan tidak terlalu banyak untuk membeli seluruh mobil listrik.
"Hasil lelangnya kita untuk di tahun 2023 akan kita alokasikan untuk pembelian mobil dinas listrik," ujarnya
"Jadi, nggak beli mobil banyak banyak cuma yang masih ada yang masih menggunakan BBM kita coba lelang dulu sebanyak-banyaknya yang sudah bisa masuk tahun yang bisa dilelang ya, lima tahun ke atas, baru setelah itu di 2023 baru nanti kita anggarkan untuk beli mobil dinas mobil listrik," imbuhnya
Kehadiran Bobby bersama pejabat Pemkot Medan di KPK dalam rangka pencegahan korupsi dalam penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
Seperti diketahui, Pemerintah kini semakin gencar dalam mendukung pengadaan mobil listrik di Indonesia, terutama masuknya produsen mobil listrik yang digadang akan menggantikan mobil-mobil dengan BBM.
1. Peraturan diatur dalam Inpres
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Setoran Setengah Triliun Gubernur Papua ke Kasino
Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan dalam Inpres Nomor 7 tahun 2022 mengenai Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda).
