Infografis
Suara.com - Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang menegaskan bakal turun gunung ke gelanggang politik jelang Pilpres 2024, berbuntut polemik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Sebab, SBY dalam pidatonya di Rapat Pimpinan Nasional 2022 Partai Demokrat, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu, menyatakan turun gunung karena mengendus aroma Pilpres 2024 sudah diseting.
Namun, politikus senior PDIP Aria Bima menilai, retorika SBY tersebut mengindikasikan kekhawatiran putra sulungnya yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat tidak mendapat tiket sebagai peserta Pilpres 2024.
"Bagaimana dia bicara mengenai pemilu itu dikaitkan pemilu 2014 dan 2019 (era Jokowi). Kenapa enggak dikaitkan Pemilu 2009 (era SBY) yang waktu itu sangat lebih tidak jujur," ungkap Aria Bima dalam wawancara Kompas TV, Senin (19/9/2022).
"Saya melihat ini kekhawatiran tidak ingin terjadinya lagi peristiwa AHY yang tidak mendapatkan partai untuk mencalonkan sebagai capres atau cawapres," tambahnya.
Aria Bima menilai, pidato SBY itu untuk mengantisipasi bila nanti AHY tak menjadi capres atau cawapres, akan disebut sebagai penjegalan.
"Kalau enggak mendapatkan dukungan jangan bilang dijegal," kata anggota DPR RI tersebut.
"Pernyataan SBY ini menunjukkan kekhawatiran beliau, kalau sampai ada dua calon [capres-cawapres] kemudian AHY enggak bisa masuk, sehingga itu nanti dikatakan penjegalan."
Pernyataan SBY soal turun gunung
Baca Juga: Yakin SBY Tak Main-main soal Indikasi Curang Pemilu 2024, PKB Minta Aktor Utama Diungkap
![Mantan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/04/01/14169-mantan-presiden-ke-6-ri-susilo-bambang-yudhoyono-sby-istimewa.jpg)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY mengklaim bahwa dia mendengar kabar dan tanda-tanda Pemilu 2024 bakal tidak jujur dan tak adil.
Dengan informasi tersebut, SBY menyebutkan dia mesti turut serta dan 'turun gunung' untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
PDIP - Demokrat memanas
Pernyataan SBY yang berencana 'turun gunung' tak luput disindir Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto, SBY tak pernah naik gunung atau meninggalkan gelanggang politik, sehingga aneh kalau lawannya itu berkata demikian.
"Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali," cibirnya.
Di lain tempat, bahkan Hasto buka-bukaan mengklaim bahwa pemilihan presiden tahun 2009 lah yang penuh kecurangan.
"Sumber dana [pemilu] diduga dari Century, kita masih ingat bagaimana pembobolan bank tersebut," ujar Hasto.
Menurut Hasto, setidaknya telah digunakan USD 2 milar untuk kepentingan pemilu. Kemudian dia juga menyebutkan adanya penyusutan agensi partai ke KPU, oknum aparat negara, dan lain sebagainya.
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan, menaikan harga BBM bersubsidi akan menjadi opsi terakhir Pemerintahan Jokowi. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/original/2022/09/02/20057-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto.jpg)
"Dari rancangan pemenangan, gambaran tim kampanye dan model operasi khusus yang dijalankan serta fakta-fakta yang bermunculan akhir ini menunjukkan kenaikan suara Partai Demokrat sebesar 300 persen merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu," ungkap Hasto.
"Jadi mohon maaf Pak SBY, kecurangan itu justru terjadi pada periode, bapak bukan Jokowi," tambahnya.
Menanggapi kicauan Hasto, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah pernyataan sambil menyinggung kasus kader PDIP Harun Masiku.
Menurutnya, Hasto tak seharusnya mengada-ada dengan menuding Pemilu 2009 telah terjadi banyak kecurangan. Herzaky membantah ada kecurangan terutana soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2009.
"Lagipula, publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009," tuturnya.
