Papua Memanas, Mahfud MD Tegaskan Penetapan Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe Bukan Rekayasa Politik

Senin, 19 September 2022 | 14:50 WIB
Papua Memanas, Mahfud MD Tegaskan Penetapan Tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe Bukan Rekayasa Politik
Gubernur Papua Lukas Enembe (Dokumentasi Humas Pemprov Papua).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyebut penetapan tersangka Gubernur Papua, Lukas Enembe atas kasus suap oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) bukan rekayasa politik.

"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan partai politik atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum," kata Mahfud saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Hal itu disampaikannya menyusul kondisi di Papua yang memanas akibat ditetapkannya Lukas Enembe sebagai tersangka. Pada Selasa (20/9) besok dikabarkan masyarakat Papua akan melakukan aski unjuk rasa besar-besaran.

"Di Papua sekarang situasi agak memanas karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok, pada 20 September tahun 2022," ujarnya.

"Latar belakangnya karena Lukas Enembe sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur," sambungnya.

Dia menjelaskan, penetapakan tersangka terhadap orang nomor satu di Papua itu bukan hanya karena temuan suap senilia Rp1 miliar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah membekukan rekening Lukas Enembe di 11 penyedia jasa keuangan senilai Rp71 milar.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan paparan terkait Pemilu di UGM, Sabtu (27/08/2022). - (Kontributor SuaraJogja.id/Putu)
Menko Polhukam Mahfud MD. - (Kontributor SuaraJogja.id/Putu)

"Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan dana pengelolaan PON (Pekan Olahraga Nasional). Kemudian juga adanya manajer pencucian uang, manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe," ungkap Mahfud.

Mahfud meminta kepada Lukas Enembe untuk kooperatif ke KPK agar kasus ini semakin terang menderang. Jika tidak ditemukan bukti, kasus yang menjerat Lukas Enembe akan dihentikan.

"Tetapi, kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab. Karena kita sudah bersepakat membangun Papua yang bersih dan damai sebagai bagian dari pembangunan NKRI," ujarnya.

Baca Juga: Bukan 1 M, Lukas Enembe Diduga Korupsi Ratusan Miliar, Dananya Mengalir ke Judi Kasino Luar Negeri

Temuan PPATK

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI