Cek Fakta
Suara.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai soal pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewanti-wanti soal potensi adanya kecurangan yang memaksakan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon, bisa saja terjadi. Pasalnya, kata dia, partai punya kendali penuh atas koalisi yang terbentuk.
Namun, menurutnya, potensi wacana hanya 2 pasangan calon di Pilpres 2024 terlalu dini dilontarkan.
"Dugaan Pak SBY bisa saja terjadi, tetapi nggak mungkin kan parpol lain nyerah saja dengan dua pasang calon. Ini bukan siapa yang akan menang pilpres, tapi partai ingin mengkapitalisasi pilpres agar berdampak ke suara partai di parlemen," kata Arifki kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
Menurutnya, sikap SBY yang mengatakan akan turun gunung jika dugaan kecurangan tersebut terjadi, hal itu dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja dilakukan. Mengingat SBY merupakan petinggi Demokrat.
Baca Juga: Turun Gunung Cuma Simbolik, Andi Mallarangeng: SBY Tak Lagi jadi King Maker, Panglimanya Kini AHY
"Sikap politik itu sah-sah saja karena sebagai pendiri Partai Demokrat SBY ingin memenangkan pemilu pada tahun 2024. Sikap yang sama tentu dilakukan dan diinginkan oleh partai lain, meskipun cara yang digunakan juga berbeda," ungkapnya.
Ia menyebut, kekinian memang harus diakui partai penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya, sedangkan partai lain ingin menang pemilu. Hal itu, kata dia, dalam politik itu biasa terjadi, narasi ini menjelang tahun 2024 akan terus diperdebatkan.
Dengan demikian, kata dia, ini bukan mana yang lebih baik, tetapi dua paslon ini terbentuk tergantung kepentingan parpol dan kesempatan untuk memenuhi syarat pencalonan presiden.
"Ya biasa lah, yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasan dan partai lain ingin juga lah menang pemilu. Itu biasa, nggak perlu diperdebatkan asal demokratis saja itu yang terpenting. Menjelang 2024 akan banyak kemungkinan yang terjadi. Ini masih subuh dalam politik, belum masuk Zuhur, jadi kita bersabar saja dulu," tuturnya.
Adapun di sisi lain, Arifki menilai peluang 3 atau 4 pasang calon juga terbuka lebar karena pemilu dilakukan secara serentak.
Baca Juga: PKB Tak Yakin Anies Baswedan Bakal Dapat Partai Pengusung untuk Nyapres di 2024
Menurutnya, partai politik akan berlomba-lomba mencari efek ekor jas. Pilpres 2014 dan 2019 yang menguntungkan partai pengusung utama saja, maka peluang 2024 tidak akan disia-siakan banyak partai.
Sebelumnya, meski Pemilu baru dilaksanakan tahun 2024 mendatang, ancang-ancang menyambut pesta demokrasi itu sudah disiapkan sejak sekarang.
Tak terkecuali dari Partai Demokrat yang belakangan mencuri perhatian publik karena pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Figur yang tak bisa lepas dari Partai Demokrat itu mengklaim siap turun gunung untuk mempersiapkan Pemilu 2024.
![SBY dampingi klub bola volinya Lavani berlaga di Gunungkidul. [Kontributor / Julianto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/06/30/66394-sby-kunjungi-gunungkidul.jpg)
Meski masih dua tahun lagi, SBY mengaku sudah mempersiapkan diri dari sekarang karena mencium adanya tanda-tanda kecurangan saat itu.
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," beber SBY.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
Kecurangan yang konon, menurut SBY, siap dilakukan di Pemilu 2024 ini pemicu sang mantan presiden untuk turun gunung. Tentu tujuannya hanya satu, mempertahankan Pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih alih-alih dikendalikan oleh penguasa.
