Infografis
"Rakyat menginginkan lebih dari dua pasangan calon yang berlaga di 2024. Namanya Bapak bangsa, wajar saja kalau Beliau mengingatkan, agar para elite politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan," ujarnya.
"Tidak perlu terlalu reaktif. Apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan," sambungnya.
Sindir SBY Turun Gunung
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi serius soal viralnya pernyataan Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap turun gunung lantaran mencium tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024.
Hasto menyebut, SBY tidak bijak dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia lamtas menyinggung dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2009.
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan, menaikan harga BBM bersubsidi akan menjadi opsi terakhir Pemerintahan Jokowi. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/02/20057-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto.jpg)
"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
Menurutnya, era kepemimpinan Suharto tidak ada manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun menurutnya di era SBY dugaan manipulasi DPT terjadi.
"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk," tuturnya.
Selain itu, menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.
Kemudian Hasto menyebut, rezim SBY telah mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata dia, terjadi zaman SBY.
