Infografis
Suara.com - Cukup sebulan bagi Presiden Joko Widodo berubah pikiran soal strategi keuangan negara dengan memotong subsidi BBM.
Jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi seolah membawa kado indah bagi masyarakat saat menyampaikan kabar baik kondisi keuangan negara.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022), Presiden Jokowi dengan percaya diri menyampaikan jumlah APBN tahun 2022 yang diklaim surplus hingga mampu menambal subsidi agar harga BBM tidak naik.
"Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus sampai Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya (17/8/2022).
Namun, pernyataan itu hanya bertahan sebulan -lebih tepatnya dua minggu lebih tiga hari. Pada 3 September 2022, pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.
Sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB, para petugas SPBU berbondong-bondong mengganti plang harga BBM jenis tersebut.
Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 5.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax yang naik lagi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liternya.
Dampaknya sudah bisa ditebak, gejolak penolakan terjadi dengan digelarnya demonstrasi di mana-mana. Bagaimana tidak, kenaikan harga BBM ini begitu terasa. Misalnya untuk para pemotor matic standar dengan kapasitas sampai 5,5 liter yang biasanya mengisi tangki bensinnya Rp 50 ribu bisa full bahkan mendapat kembalian, kini harus merelakan selembar uang biru itu semuanya.
Itu belum termasuk uang yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok yang tentu saja ikutan melambung naik.
Baca Juga: Kamaruddin Simanjuntak Sindir Keras Sikap Presiden Jokowi: Kasus Pembunuhan Brigadir J Jadi Balilut
Sementara itu, efek timbal baliknya bagi pemerintah adalah soal kepercayaan publik.
