Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda kecurangan di Pemilu 2022.
Hasto menganggap semua tuduhan SBY itu merupakan tuduhan tanpa fakta. Termasuk soal seolah-olah Pilpres 2024 akan diatur dan ada skenario seakan oposisi saat ini tidak bisa mencalonkan capres atau cawapres sendiri.
"Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan presiden Jokowi, dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," tutur Hasto dalam konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).
Menurut Hasto seharusnya SBY dapat mengedepankan sifat dan sikap kenegarawanan saat mengetahui semua informasi yang kini ia tuduhkan.
"Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," kata Hasto.
Hasto sekaligus merespon tudingan SBY yang menyebutkan Pilpres 2024 akan diatur untuk diikuti dua pasangan calon. Padahal, kata Hasto, seluruh pengamat politik, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, menyampaikan analisisnya bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon.
"Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ujar Hasto.
Hasto menekankan soal pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD 1945. Di mana saat ini undang-undang mengatur adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT), sebesar 25 persen raihan suara di pemilu atau 20 persen kursi parlemen.
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan persoalan ekonomi bakal menjadi senjata lawan politik untuk menjatuhkan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/09/02/34092-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto.jpg)
"Dan ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," kata Hasto.
Baca Juga: Jumpai SBY, Ramlan Bilang Siap Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Bukittinggi
Kata SBY
