Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi serius soal viralnya pernyataan Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap turun gunung lantaran mencium tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024.
Hasto menyebut, SBY tidak bijak dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia lantas menyinggung dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2009.
"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
Menurutnya, era kepemimpinan Suharto tidak ada manipulasi daftar pemilih tetap (DPT). Namun di era SBY dugaan manipulasi DPT terjadi.
Baca Juga: Puan Maharani Akan Beri Pengarahan Kader PDIP di Semarang, Mantan Wali Kota Solo Ngaku Absen
"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk," tuturnya.
Selain itu, menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.
Kemudian Hasto menyebut, rezim SBY telah mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata dia, terjadi zaman SBY.
"Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Setelah Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instan," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mempersilakan SBY untuk turun gunung. Namun Sekjen PDIP itu justru menyindir SBY dengan menyebut bahwa kekinian Presiden keenam RI tak pernah lagi naik gunung.
Baca Juga: Sama dengan Usul Megawati, PKB Setuju Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Diganti
"Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," tuturnya.
"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," sambungnya.
SBY Turun Gunung
Sebelumnya, meski pemilu baru dilaksanakan tahun 2024 mendatang, ancang-ancang menyambut pesta demokrasi itu sudah disiapkan sejak sekarang.
Tak terkecuali dari Partai Demokrat yang belakangan mencuri perhatian publik karena pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Figur yang tak bisa lepas dari Partai Demokrat itu mengklaim siap turun gunung untuk mempersiapkan Pemilu 2024.
Meski masih dua tahun lagi, SBY mengaku sudah mempersiapkan diri dari sekarang karena mencium adanya tanda-tanda kecurangan saat itu.
Hal ini seperti dilihat Suara.com di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY.
Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?
"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," beber SBY.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.
Kecurangan yang konon, menurut SBY, siap dilakukan di Pemilu 2024 ini pemicu sang mantan presiden untuk turun gunung. Tentu tujuannya hanya satu, mempertahankan Pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih alih-alih dikendalikan oleh penguasa.
