Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menyebut selama ini partai-partai yang berada di pemerintahan tidak pernah melakukan hambatan terhadap Partai Demokrat untuk membangun koalisi Pilpres 2024.
Ia meminta Demokrat agar tak menyalahkan pihak eksternal jika kekinan belum membangun koalisi.
"Hambatan bagaimana? Wong kami yang di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) juga welcome kalau PD (Partai Demokrat) mau gabung," kata Arsul saat dihubungi, Sabtu (17/9/2022).
Ia menyadari kekinian Demokrat sedang intens menjalin komunikasi penjajakan koalisi bersama NasDem dan PKS.
Baca Juga: Isu Invisible Power, PPP Ajak Semua Kekuatan Politik Tidak Mengembangkan Pandangan Imajinatif
Menurutnya, jika ketiga parpol itu sudah ada kesepakatan berkoalisi, maka hambatan tersebut tidak akan pernah terlihat.
"Memangnya parpol sebesar Nasdem atau PKS bisa diatur-atur oleh kekuatan eksternal, jawabannya tentu tidak," ungkapnya.
"Jadi kalau kemudian belum terjadi koalisi ya buat saya faktornya adalah karena ketiganya belum sepakat tentang platform koalisinya atau memandang belum perlu membentuk koalisi sekarang," sambungnya.
Lebih lanjut, ia meminta Demokrat tak terus menyalahkan pihak eksternal jika memang belum ada kesepakatan koalisi.
"Tapi ya jangan terus menyalahkan kekuatan eksternal, itu bukan komunikasi publik yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: 2024 Masih Jauh, SBY Sudah Siap Turun Gunung Gegara Cium Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut ada kekuatan tidak terlihat alias invisible power yang hendak mengganggu lahirnya koalisi baru jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Invisible power itu disebutnya didukung oleh kelompok penguasa saat ini.
"Ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini kan," kata Benny di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022).
Invisible power tersebut yang ditekankan oleh Partai Demokrat melalui pidato yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Benny juga turut meminta kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan guna menghambat munculnya koalisi baru.
Benny tidak mau kalau pesta demokrasi nantinya malah dicemari oleh cara-cara yang tidak adil. Apalagi kalau memanfaatkan kekuasaan untuk mematikan persaingan hingga menghadang munculnya calon presiden nan potensial.
"Itu menghambat persaingan sehat dalam demokrasi," ucapnya.
