Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengajak semua kekuatan politik di parlemen maupun non parlemen untuk tidak mengembangkan pandangan imajinatif "tentang dihambatnya kekuatan politik untuk melahirkan koalisi baru."
Pernyataan Arsul untuk merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman yang menyebut ada kekuatan tidak terlihat (invisible power) yang ingin mengganggu lahirnya koalisi baru menjelang pemilihan presiden 2024.
Arsul menyebut tercipta atau tidaknya sebuah koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tergantung pada kekuatan partai politik.
"Jangan kemudian kalau masih mengalami kesulitan untuk membentuk atau bergabung dalam satu koalisi kemudian buru-buru mengkambinghitamkan atau menyalahkan pihak eksternal di luar partai politik," katanya.
Baca Juga: 2024 Masih Jauh, SBY Sudah Siap Turun Gunung Gegara Cium Tanda-Tanda Kecurangan Pemilu
Arsul mengatakan jika terus mengeluarkan pandangan yang bersifat imajinatif, justru akan menyulitkan untuk membangun koalisi.
"Kalau kultur kekuatan politik itu demen atau suka menyalahkan pihak eksternal, maka justru membuat enggan kekuatan politik lain untuk lebih serius bicara tentang koalisi. Kenapa? Karena kalau ternyata gagal nanti terus disalahkan oleh yang terbiasa bicara di ruang publik menyalahkan pihak lain," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman berkata "ya, itu tadi ada invisible power yang mengganggu yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini kan."
Invisible power ditekankan melalui pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Benny meminta pemerintah Presiden Joko Widodo tidak menyalahgunakan kekuasaan guna menghambat munculnya koalisi baru.
Baca Juga: Adian Napitupulu: AHY Kalau Bisa Belajar Berhitung Lagi!
Benny mengatakan bahwa dia tidak ingin pemilu dicemari cara-cara yang tidak adil, apalagi memanfaatkan kekuasaan untuk mematikan persaingan hingga menghadang munculnya calon presiden yang potensial.
"Itu menghambat persaingan sehat dalam demokrasi," kata dia.
