Infografis
Suara.com - Wacana presiden dua periode bisa kembali maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden marak dibicarakan belakangan ini. Wacana tersebut pertama kali muncul dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono beberapa waktu lalu, sehingga membuat pro dan kontra di kalangan masyaralat dan politisi.
Hal itu akhirnya membuat Mahkamah Konstitusi merasa harus membuat klarifikasi atas kegaduhan yang muncul.
Dalam pernyataan persnya, Humas Mahkamah Konstitusi menyatakan, pernyataan Fajar Laksono mengenai wacara presiden bisa kembali maju sebagai calon wakil presiden merupakan pendapat pribadinya dan tida mengatasnamakan Mahkamah Konstitusi.
Terlebih pernyataan Fajar tersebut tida disampaikan dalam forum resmi Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya lewat chat WhatsApp.
Baca Juga: Megawati Beri Dukungan Soal Kenaikan Harga BBM: Keputusan Presiden Jokowi Tidak Asal-Asalan
"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," demikian siaran pers Humas MK kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).
Namun wacana presiden dua periode bisa kembali maju sebagai cawapres telah terlanjur menjadi polemik. Pro dan kontra merebak di kalangan masyaralat, politisi dan akademisi. Berikut ulasannya.
1. Mantan Ketua MK Tegaskankan Presiden 2 Periode Tak Bisa jadi Cawapres
Maraknya wacana presiden dua periode bisa kembali maju sebagai cawapres, membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, JImly Asshiddiqie angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa dalam konstitusi di Indonesia tidak ada dasar hukum yang bisa mengakomodir presiden dua periode bisa kembali maju sebagai calon wakil presiden.
Baca Juga: Megawati Tegaskan Jokowi Tidak Asal-Asalan Naikkan Harga BBM
Menurut dia, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 UUD 1945 yang menyinggung mengenai jabatan presiden dan wakil presiden harus dibaca dengan sistematis dan kontekstual.
Adapun bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut.
Pasal 7 UUD 1945 berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 8 (1) berbunyi:
"Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wapres sampai habis masa jabatannya".
Menurut Jimly, jika presiden 2 periode maju sebagai calon presiden, maka Pasal 8 ayat 1 tida dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.
“Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin, kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam pilpres 2024 nanti," ucap Jimly.
Mantan Wamenkumham kritik keras
Tak hanya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana juga ikut angkat suara mengenai wacana presoden 2 periode bisa maju sebagai calon wakil presiden.
Dengan tegas ia menyatakan hal tersebut tidak bisa dilaksanakan, sebab menurut dia Pasal 7 UUD 1945 telah membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Menurut Denny, jika presiden dua periode maju sebagai calon wakil presiden maka aertinya ia mangkat dari jabatannya. Dan menurut Pasal 8 ayat 1 UUD 1945, jika hal itu terjadi, makai Wapres yang menggantikan tugas-tugas presiden.
Namun jika wacana itu benar-benar dilaksanakan, maka seseorang dapat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama tiga periode, yakni pada periode pertama jadi presiden, periode kedua menjadi wakil presiden dan periode ketika kembali menjadi presiden.
Menurut Denny, hal itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.
Dukungan Parpol soal Jokowi jadi Wapres
PDI Perjuangan, melalui Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pernah berbicara mengenai kemungkinan Jokowi jadi calon wakil presiden.
Ia mengatakan, dalam konstitusi Indonesia tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Meski demikian, agar hal tersebut terjadi, harus ada syarat yang dipenuhi terlebih dahulu.
Syarat tersebut, menurut Bambang, yakni harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Meski demikian, ia menegaskan, bukan berarti PDI Perjuangan membuka peluang agar Jokowi kembali maju di Pilpres sebagai calon wakil presiden.
Sama dengan PDI Perjuangan, Partai Gerindra juga menyatakan ada peluang Jokowi maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman mengatakan, hal tersebut dimungkinkan berdasarkan konstitusi di Indonesia.
"Secara konstitusi kan dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tanpa putusan MK kan juga sudah jelas, bisa," menurut Habiburokhman.
Meski secara konstitusi dimungkinkan, lanjut Habiburokhman, wacana tersebut bisa jadi berbeda hasilnya jika dilihat dari konteks politik.
Penolakan terhadap Jokowi Maju Cawapres
Penolakan Jokowi maju sebagai calon wakil presiden datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun penolakan itu diajukan jika Jokowi menjadi cawapres untuk maju bersama dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB maman Imanulhaq menegaskan, hingga kini PKB tetap menginginkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang maju debagai Capres 2024. Selain itu, juga diketahui kalau PKB telah sepakat untuk menjalin koalisi dengan Partai Gerindra di Pemilu 2024 mendatang.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
