Infografis
Suara.com - Napoleon Bonaparte merespons rencana Polda Metro Jaya yang akan meberikan bantuan hukum terhadap mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirkrimum) AKBP Jerry Raymond Siagian yang dipecat secara tidak hormat dari Polri karena tidak profesional menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo.
Menurutnya, bantuan hukum itu bukan bentuk perlawanan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri.
"Setiap anggota Polri itu berhak mendapatkan bantuan hukum yang disiapkan oleh kepolisian, diwakili oleh Divisi Hukum Polri," kata Napoleon kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022).
Dia mengatakan semua anggota polisi yang terjerat kasus hukum berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk dirinya.
"Jangankan Jerry semua juga punya hak untuk itu. Termasuk saya juga punya hak dibela," kata Napoleon.
Namun, saat dia terjerat dalam dua kasus, yakni penganiayaan terhadap M Kece dan perkara pertamanya penghapusan red notice Djoko Tjandra, tidak ada bantuan hukum dari Polri.
"Masalahnya saat saya perkara pertama dan sekarang (kasus M Kece), tidak ada tuh pembelaan dari Polri, dari Divisi Hukum sebagai penasehat hukum saya," ujarnya.
Oleh sebabnya, pada saat Napoleon berperkara dia menggunakan kuasa hukum dari luar internal Polri.
Penjelasan Polda Metro Jaya
Baca Juga: Ikut Intimidasi Wartawan, Eks Anak Buah Ferdy Sambo Briptu Firman Dihukum Demosi 1 Tahun
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan pernah menyebut bantuan hukum akan diberikan kepada Jerry apabila dibutuhkan saat proses hukum selanjutnya. Meski, kekinian Jerry tidak lagi tercatat sebagai anggota Polda Metro Jaya.
