Suara.com - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober mendatang. Lantas bagaimana nasib Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang selama ini membantu Anies?
Menjawab hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sesuai aturannya TGUPP juga akan bubar begitu Anies lengser. Pasalnya, mereka adalah tim yang melekat dengan Anies selama periode menjabat.
"Ya memang kalau itu kan sesuai dengan ketentuan aturan kan namanya tim TGUPP kan tim untuk melakukan percepatan pembangunan. Ya memang habis, dia juga akan habis masanya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Kendati demikian, Riza mengungkap masih ada kemungkinan TGUPP Anies masih tetap bekerja. Namun, hal itu merupakan kewenangan dari Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies.
Baca Juga: Disebut Tak Etis Bila Lantik Pejabat di Akhir Masa Jabatan, Riza Patria: Anies Juga Bijak
Jika memang nantinya Pj masih merasa butuh TGUPP yang berisi tim milik Anies ini, maka bisa saja mereka kembali bekerja.
"Kecuali nanti diserahkan kepada Pj Gubernur selanjutnya. Apakah merasa perlu adanya TGUPP atau tidak atau melalui cara lain, itu kewenangan Pj Gubernur."
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan dihilangkan setelah masa jabatan Kepala Daerah DKI habis pada 16 Oktober mendatang. Pasalnya, tim tersebut dianggapnya telah membuat kacau Jakarta.
Menurut Prasetio, kerja TGUPP juga akan berakhir seiring dengan habisnya masa jabatan Anies sebagai Gubernur. Pasalnya, mereka merupakan tim yang melekat langsung dengan Anies.
"Iya selesai tanggal 16 Oktober nanti. Tapi dia, selesai pak, selesai semua," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Tebet Eco Park Jadi Sasaran Vandalisme, Wagub DKI: Salurkan Kreativitas Di Tempat Yang Tepat
Menurutnya, TGUPP telah mengacaukan berbagai rencana pembangunan di Jakarta. Saran dan ide yang dibuat malah membuat rugi masyarakat.
"TGUPP itu harus hilang. itu yg membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia, banyak merugikan," jelasnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan jumlah TGUPP yang begitu banyak jumlahnya. Apalagi kebanyakan gaji tiap anggota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"TGUPP ngapain perlu juga ngapain segitu banyaknya. Banyak orang-orang pinter di sini kok. Jadi saya rasa TGUPP nggak akan saya laksanakan dalam rapat Banggar, Rapim, enggak kita anggarkan."