Infografis
Suara.com - Effendi Simbolon sedang memicu kemarahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) buntut dari "nyanyiannya". Anggota Komisi I DPR RI itu nekat menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Alhasil, ia banjir kecaman dari anggota TNI yang menuntutnya segera meminta maaf.
Sosok Effendi Simbolon sendiri memang dikenal cukup blak-blakan dalam memberikan pernyataannya. Sepanjang menjadi anggota dewan, ia cukup sering memberikan kritikan hingga pernyataan yang menjadi sorotan.
Di antaranya mengusulkan Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, senggol Prabowo, hingga mendukung Puan Maharani jadi presiden karena memiliki bobot bibit bebet cucu Presiden Soekarno.
Mengenai Sri Mulyani, Effendi Simbolon pernah menyarankan agar Presiden Jokowi agar mengganti jabatan Menteri Keuangan itu. Hal ini disampaikanya dalam diskusi Polemik bertajuk "100 Hari Kabinet Jokowi-Maruf" di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (8/2/2020) silam.
Baca Juga: Memicu Kemarahan Prajurit, Effendi Simbolon Meminta Maaf Secara Langsung kepada Panglima TNI
Effendi menilai, saat itu Indonesia masih defisit anggaran yang hampir mencapai Rp 400 triliun. Berdasarkan data, Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 tembus Rp 353 triliun. Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menyebut salah satu faktor terhambatnya lanjut pertumbuhan karena likuiditas. Oleh sebab itu, kata Effendi, Jokowi perlu mengganti Sri Mulyani demi 'kesegaran' kondisi pasar khususnya di sektor keuangan.
Tak hanya Sri Mulyani, Effendi juga pernah menyenggol Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini karena Prabowo selalu sbsen dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi I DPR selama hampir satu tahun.
Terlebih, alasan ketidakhadiran yang selalu digunakan Prabowo adalah sedang mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Seperti halnya pada RDP hari Senin (31/5/2021).
Saat itu, Prabowo lebih memilih menghadiri rapat terbatas di Istana ketimbang ke Komisi I DPR. Padahal, menurut Effendi rapat dengan Komisi I juga sama pentingnya.
"Katanya ada rapat terbatas di Istana. Selalu alasannya itu melulu, tuman itu kebiasaan kayak begitu," kata Effendi di kompleks DPR.
"Saya tak mengerti ya, mbok dibilang saja ke presiden, 'Pak izin kami ada rapat di DPR'. Apa iya tak bisa komunikasi, itu terus alasannya, ada rapat, ada rapat. Memang ini bukan rapat? Jadi ya sudah menjadi kebiasaan," kritik Effendi.
Meski kerap mengkritik sebagai anggota DPR, namun nyatanya Effendi juga bisa memberikan sanjungan kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI. Ia mengklaim bahwa dorongan dan desakan agar Puan maju sebagai capres 2024 semakin kuat.
Ini karena kebutuhan bangsa Indonesia di masa depan yang semakin berat dan beragam. Menurutnya, sosok Puan mampu menciptakan kesejahteraan dalam lingkup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.
Puan juga bisa menjawab kebutuhan akan identitas bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila yang saat ini tengah menghadapi banyak cobaan. Oleh karena itu, sosok Puan semakin dibutuhkan sebagai calon presiden.
Effendi secara pribadi menegaskan bahwa kiprah Puan Maharani sebagai sosok figur kandidat capres semakin hari semakin baik. Puan bisa memberikan warna alternatif bagi masyarakat dan punya kualifikasi membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia ke depan.
Sebagai seorang yang cukup lama mengenal Puan Maharani, Effendi mengaku sangat mengetahui sepak terjang putri dari Taufik Kiemas dan Megawati Soekarnoputri yang dianggapnya sangat luar biasa itu.
Apalagi, Puan dianggapnya memiliki bibit bebet bobot sebagai cucu Presiden Soekarno. Karena itu, ia turut mendukung Puan untuk maju sebagai capres.
Usul Gerindra tak diberi porsi, menteri koordinator dihapus
Effendi Simbolon juga berani mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar jangan terlalu memberi porsi ke Partai Gerindra. Ini setelah Gerindra menyampaikan ingin bergabung ke koalisi Presiden Jokowi setelah Pemilu 2019.
Effendi menjelaskan bahwa posisi Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden 2019 berbeda dari kubu Jokowi-Maruf Amin. Jika melihat dua kubu yang berseberangan, menurutnya tidak perlu disatukan.
Effendi juga menambahkan apabila rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo seharusnya hanya cukup sampai pertemuan silahturahmi demi mencairkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat kala itu.
Setelah masalah koalisi, Effendi juga mengkritik keberadaan menteri-menteri koordinator (menko) dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Ia dalam diskusi Polemik bertajuk "100 Hari Kabinet Jokowi-Maruf" di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (8/2/2020) mengatakan, menteri-menteri koordinator itu tak menjalankan fungsinya secara efektif.
Effendi menuturkan adanya menko justru membuat menteri-menteri biasa bingung harus bertanggungjawab kepada siapa. Ia menilai, sebaiknya jabatan itu dihapus sehingga kinerja pemerintahan Jokowi – Maruf bisa cepat.
Adapun, menteri-menteri koordinator antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
