Infografis
Suara.com - Hacker Bjorka telah menyebarkan beberapa data rahasia pejabat publik seperti data milik Mahfud MD, Puan Maharani hingga Luhut Binsar Pandjaitan. Serangan siber Bjorka itu sendiri telah menjadi perbincangan panas masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Beragam respons pun ditunjukkan, baik dari masyarakat sampai kalangan pejabat. Warganet contohnya, banyak yang memuja-muja aksi Bjorka dan justru mengkritik kinerja pemerintah karena tidak bisa melindungi data rahasia.
Bahkan, tak sedikit warganet yang mempertanyakan kinerja Menkominfo hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Nyaris setiap hari, Bjorka selalu membocorkan data yang diklaim rahasia melalui Twitter ataupun situs Breach Forums.
Tentu bocornya satu data atau informasi milik pemerintah dalam seketika langsung masuk jajaran trending topic di Twitter. Serangan bertubi-tubi Bjorka itu akhirnya mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga: Ketahuan! Bjorka Hanya Follow Satu Akun Ini, Mungkinkah Jadi Petunjuk?
Menanggapi tindakan Hacker Bjorka, Presiden Jokowi langsung "sat set" membentuk tim khusus untuk mengatasinya. Timsus yang diberi nama "emergency response team" ini merupakan gabungan anggota BSSN, Kominfo, Polri dan BIN.
Pembentukan timsus tersebut dilakukan Jokowi setelah rapat berama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Johnny G Plate dan Hinsa Siburian.
Ngaku keamanan siber Indonesia tak kuat
Sementara itu, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) justru mengakui bahwa keamanan siber Indonesia belum kuat. Hal ini disebabkan karena Indonesia baru saja masuk era digital pasca Covid-19.
"Kita tidak boleh langsung beranggapan kalau kami (BSSN) kuat, karena kami tahu banyak kerentanan. Pemerintah tentu juga menyadari. Kita semua pun seluruh bangsa Indonesia itu menyadari," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor BSSN, Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Sesumbar Hacker Bjorka Tak Berbahaya, Mahfud MD Klaim Belum Ada Data Rahasia Negara yang Dibobol
Ia berharap perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi paralel dan sejajar dengan ancaman yang akan timbul. Sisi keamanan pun jangan sampai terbobol juga.
Mempermalukan negara
Reaksi keras justru datang dari anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Ia menyebut aksi serangan Bjorka yang meretas data-data milik pemerintah telah mempermalukan negara. Bahkan, Fadli Zon menyindir pemerintah yang tidak sigap dan justru disebut bak "negara tak bertuan".
"Menurut saya itu kan (serangan Bjorka) mempermalukan sebetulnya. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya,” sentil Fadli Zon.
"Ini menunjukan sepertinya negara kita dalam konteks dunia siber ini mirip terra incognito, seperti negara tak bertuan. Mudah sekali diretas, mudah sekali dibobol mudah sekali diintervensi,” kritiknya.
Tak ambil pusing saat data pribadi bocor
Berbeda respons, Mahfud MD justru tak mau tahu dan tak ambil pusing saat data pribadinya dibocorkan Bjorka. Pasalnya, ia menilai data pribadinya yang disebarkan Bjorka sudah ada di Wikipedia dan memang terbuka.
"Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh hacker Bjorka. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi saya bukan rahasia, bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka. Tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.
Ini darurat!
Kekhawatiran akan serangan Bjorka tampak nyata diucapkan pleh Wakil Ketua DPR RI Cak Imin. Bagaimana tidak, ia juga menjadi korban Bjorka setelah data pribadinya disebarluaskan.
Cak Amin pun mendesak pemerintah harus segera bertindak karena aksi Bjorka sudah semakin mengganggu.
"Ini darurat ya, sebagai orang yang menjadi korban dibuka (datanya) ini berarti pertahanan nasional kita terganggu," tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022) seperti dikutip Suara com.
Pemerintah didesak segera audit keamanan siber
Kebocoran data yang dialami oleh Puan Maharani ini membuat Puan mendesak pemerintah segera bertindak dengan mengaudit keamanan siber di seluruh kementerian. Ia juga mendesak BSSN memberikan penjelasna terbuka.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara. Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Bocoran kasus Munir disebut sejalan dengan fakta
Selain dari kalangan pejabat, terdapat respons dari komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Sekjen KASUM Bivitri Susanti mengatakan bahwa aksi Bjorka membocorkan dalang pembunuhan Munir sejalan dengan fakta.
“Akun Twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Itu sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi," katanya.
Sayangnya, menurut Bivitri, temuan Tim Pencari Fakta (TPF) tidak diungkap oleh pemerintah ke masyarakat.
"Dengan alasan yang tidak masuk akal, yakni tidak menyimpan dokumen TPF tersebut," katanya.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
