Infografis
Namun, berdasarkan perolehan suara Pemilu 2019, secara nasional posisi PPP memang tidak bisa disebut aman karena partai berlambang Kakbah ini hanya meraup 6.323.147 atau 4,52 persen, sedikit di atas ambang batas parlemen 4 persen.
Perolehan suara sebanyak itu pada Pemilu 2019 hanya mampu mengantarkan 19 wakilnya di DPR RI, terjun bebas dibanding hasil Pemilu 2014 sebanyak 39 kursi di DPR RI.
Konflik yang baru saja terjadi bisa saja makin menggerogoti perolehan suara PPP pada pemilu mendatang bila tidak ada perlakuan (treatment) yang jitu setelah konflik belakangan ini.
Oleh karena itu, Mardiono yang hanya memiliki waktu sekitar 1,5 tahun sebelum Pemilu 2024 digelar, harus bergerak cepat dan tepat. Pengurus PPP harus segera melakukan konsolidasi internal agar dalam menghadapi Pemilu 2024 tidak lagi disibukkan mengatasi gesekan di internal partai setelah konflik tersebut.
Pilihannya memang tidak mudah karena konsolidasi tersebut bisa memakan korban bila menempuh cara dengan membersihkan para loyalis Suharso dari tubuh partai. Opsi ini juga berisiko, karena para loyalis Suharso – sedikit atau banyak -- juga memiliki jaringan di akar rumput yang selama ini bekerja untuk mengumpulkan suara.
Alternatif lain melakukan konsolidasi dengan mengakomodasi kubu Suharso dengan cara islah. Akan tetapi, langkah ini juga bukan perkara gampang karena kubu Suharso sampai saat ini masih menganggap penggusurannya melalui mukernas di Serang itu inkonstitusional.
Dalam kondisi apa pun, PPP harus mampu mempertahankan basis dukungan tradisional. Mereka adalah para pemilih ideologis yang berada di perdesaan dan kaum marjinal perkotaan. Rasanya sulit bagi partai ini merebut pemilih pemula, kecuali Mardiono mampu menggandeng para vote getter yang mampu menjelaskan pentingnya memilih PPP bagi remaja dan anak muda.
Apa pun pilihannya, Mardiono tetap harus melihat Pemilu 2024 sebagai pertaruhan reputasi dirinya sebagai orang nomor satu di PPP.
Jika perolehan suara partai tersebut pada Pemilu 2024 di bawah ambang batas parlemen, sejarah bakal mencatat sebagai ketua umum pertama PPP yang gagal menempatkan wakilnya di DPR RI.
