Infografis
Suara.com - Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membantah anggapan ada campur tangan Istana di balik ngebutnya pengubahan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham. Ia bahkan mengklaim mengetahui kalau SK Kemenkumham anyar sudah terbit dari pemberitaan media massa.
Mardiono menuturkan kalau dirinya tidak melapor kepada Presiden Joko Widodo beserta jajaran kabinet terkait jabatan yang baru saja ia terima sebagai orang nomor satu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Oh gak ada, gak ada, karena saya juga tidak pernah melapor dengan bapak presiden. Saya juga tidak pernah menelpon pak Menteri atau Pak Dirjen. Tidak ada, tidak ada," kata Mardiono saat dihubungi wartawan, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, proses keluarnya SK Kemenkumham berjalan secara natural. Ia menyebut kalau proses pengesahan SK Kemenkumham yang baru juga dipantau oleh media massa.
Baca Juga: Akhirnya Bertemu Empat Mata Bahas Nasib PPP, Begini Pesan yang Diselipkan Suharso ke Mardiono
"Setelah itu kabar terbitnya SK itu juga malah saya terima dari teman-teman media, sebelum saya terima fisiknya," ujarnya.
Lagipula menurutnya, cepat lambatnya pengubahan dokumen itu relatif. Ia mencontohkan dengan pembuatan KTP elektronik yang awalnya harus berjalan lama karena prosedurnya yang panjang.
Namun dikarenakan adanya teknologi, pembuatan KTP elektronik bisa dilakukan secara cepat.
"Jadi kalau itu mudah saya pikir tidak hanya di SK, atau apa ya, di kementerian lain, dalam negeri juga mereka melayani, membuka pelayanan sistem aplikasi, kemudian online, yang begitu sudah mudah."
