Didemo Selama 2 Minggu Terakhir, Jokowi Diklaim Dengarkan Aspirasi Warga soal Tolak Kenaikan BBM

Selasa, 13 September 2022 | 21:23 WIB
Didemo Selama 2 Minggu Terakhir, Jokowi Diklaim Dengarkan Aspirasi Warga soal Tolak Kenaikan BBM
Massa aliansi mahasiswa, pelajar dan sejumlah elemen buruh saat melakukan demo tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Johanes Joko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar aspirasi elemen masyarakat yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dalam dua pekan terakhir.

"Pak Jokowi merespons, menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar," kata Johanes kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) malam.

Sejak pemerintah menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022) lalu, gelombang penolakan dari masyarakat terus berlanjut.

Massa menggelar demo tolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda atau Jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara, tempat Jokowi berkantor.

Baca Juga: Jokowi Disebut Kabur Kala Massa Demo Tolak Kenaikan BBM Geruduk Istana, Ngabalin: Jangan Nyebar Fitnah

Terbaru unjuk rasa digelar berbagai elemen masyarakat hari ini, seperti mahasiswa dari Universitas Indonesia, kelompok buruh KASBI dan massa lainnya.

"Kita lihat berbagai kebijakan itu selalu ada, bantal-bantalan sosial yang sudah disiapkan begitu. Jadi aspirasi tetap diterima dan didengarkan," ujar Johanes.

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Johanes Joko ditemui di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) malam. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut]
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Johanes Joko ditemui di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022) malam. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut]

Dikatakannya, saat massa berunjuk rasa hari ini, Presiden Jokowi berada di Istana Negara.

Kata dia, Jokowi tengah menerima Duta Besar Kanada.

"Beliau di Jakarta beraktivitas seperti biasa," ujarnya.

Baca Juga: Massa Mahasiswa Tinggalkan Kawasan Patung Kuda Usai Demo Tolak Kenaikan BBM, Orator: Jangan sampai Terpencar

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo mengungkapkan total ada 3.000 mahasiswa yang ikut serta dalam demo tolak kenaikan BBM tadi.

Dia mengatakan sore ini massa mahasiswa dari beberapa kampus seperti UI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Universotas Moestopo dan 20 kampus lainnya merapat ke Bundaran Patung Kuda Arjuna.

"Tidak hanya mahasiswa tapi ada elemen pelajar juga," kata Bayu di lokasi.

Bayu menyebut ada lima tuntutan yang hendak disampaikan mahasiswa kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga BBM, meminta pemerintah memakai dana APBN untuk mengatasi dampak krisis global.

Ketiga, meminta pemerintah menyelesaikan masalah struktural terkait kenaikan harga BBM.

Kemudian, mendesak pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meminta pemerintah menyalurkan bantuan kepada warga miskin.

Massa aliansi mahasiswa, pelajar dan sejumlah elemen buruh mencoba merubuhkan kawat duri saat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Massa aliansi mahasiswa, pelajar dan sejumlah elemen buruh mencoba merubuhkan kawat duri saat melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Sementara itu, Ketua Umum KASBI Nining Elitos menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, massa KASBI bersama mahasiswa meminta pemerintah segera membatalkan aturan kenaikan harga BBM.

Kedua, massa KASBI dan mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga sejumlah bahan-bahan pokok.

"Rakyat semakin sulit pendapatannya semakin minim bahkan banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber ekonomi baik di desa-desa maupun di kota," ungkap Nining kepada wartawan.

Ketiga, massa juga meminta pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja serta mendesak agar revisi RKUHP dibatalkan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI