Infografis
Suara.com - Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan (dugaan) kebocoran data, termasuk dokumen untuk Presiden Joko Widodo -- ke internet belakangan ini mengindikasikan adanya kelemahan antisipasi dari Badan Siber dan Sandi Negara serta Badan Intelijen Negara.
Tapi Jerry Massie mendapatkan kesan masalah itu tidak mendapatkan respons yang serius dari otoritas terkait.
"Anehnya masih dibantah pihak istana, seolah-olah tak ada serangan siber oleh kelompok hacker," kata Jerry dalam pernyataan tertulis kepada Suara.com, hari ini.
Jerry menyebut hacker melakukan aksi atas desakan netizen yang menginginkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dibongkar, mulai dalang pembunuhan Munir hingga PKI.
Jerry mengatakan munculnya kasus (dugaan) kebocoran data ke internet mesti menjadi peringatan bagi pemerintah.
"Lantaran aksi hacker Bjorka akan terus membuka baik rahasia negara bahkan konspirasi," kata Jerry.
Jerry mengkritik keras sistem keamanan yang ada.
"Jadi sistem keamanan kita atau social security and siber security sangat buruk. Pejabat kita tong kosong bunyi nyaring dan lempar batu sembunyi tangan," katanya.
Jerry menyebut sejumlah negara dengan sistem antisipasi keamanan kebocoran data yang dinilainya lebih baik.
Baca Juga: Ulah Hacker Bjorka, Fadli Zon: Indonesia Seperti Negara Tak Bertuan
"Rumania mereka punya bit defender anti virus, malware, spyware sampai adware, kalau Rusia ada namanya Kaspersky, Amerika punya penangkal virus Norton. Indonesia ada smadav harusnya Kominfo atau BSSN gandeng anti virus ini," kata Jerry.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengimbau publik tetap tenang atas dugaan kebocoran data yang terjadi di internet belakangan ini.
Menurut Hinsa sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
"Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya," kata Hinsa kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.
Kepala BSSN baru saja dipanggil Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Rapat internal tersebut hanya selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet.
Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara.
Klaim tersebut menjadi viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Mahfud MD pada Senin siang sudah menanggapi hal tersebut dan memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.
"Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia," kata Mahfud dalam laporan Antara.
Hal serupa disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate yang menyebut bahwa data yang dimiliki peretas atas nama Bjorka adalah data umum.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-'update'," katanya selepas rapat internal bersama Presiden Jokowi.
