Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga, maupun sejumlah tokoh.
Hal itu menyusul terjadinya pembocoran data probadi para elite pemerintahan oleh peretas atau hacker Bjorka, tidak terkecuali data milik Puan.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangannya dikutip Selasa (13/9/2022).
Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas maraknya peretasan data milik kementerian/lembaga.
Di sisi lain, Puan sekaligus berharap agar BSSN beserta kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber berupa pembobolan data-data.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan.
Hacker Bjorka Acak-acak Identitas Pejabat
Diketahui, hacker Bjorka tidak berhenti membuat ulah. Terbaru dirinya menyebarkan profil sejumlah pejabat pemerintah Indonesia.
Awalnya, dia membocorkan identitas Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Baca Juga: Geger Ulah Hacker Bjorka, Fadli Zon: Negara Telah Dipermalukan
Data yang disebar mencakup alamat, nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga (KK), agama, golongan darah, pendidikan, hingga nama orang tua dan istri.
