Suara.com - Kota Sorong akhirnya ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya. Penetapan tersebut diputuskan dan disepakati dalam rapat antara Komisi II DPR dan perwakilan pemerintah.
Putusan tersebut dimuat dalam laporan panitia kerja atau Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal.
"Pada tanggal 12 September 2022, Panja RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memutuskan, satu, nama calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong," kata Syamsurizal, Senin (12/9/2022).
Syamsurizal menyampaikan, panja telah melakukan pembahasan terhasap 154 daftar inventarisir masalah atau DIM dari pemerintah.
"Pada tanggal 12 September 2022, Panja telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan telah mengahasilkan draf final RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilaporkan ke rapat kerja tingkat I," tutur Syamsurizal.
Diketahui ada enam wilayah yang nantinya masuk ke Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong.
Sebelumnya, Komisi II bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang (DIM RUU) Pembentukan Papua Barat Daya.
Sejumlah 154 DIM hasil pembahasan, namun masih ada dua topik yang dibahas lebih lanjut, yakni soal ibu kota provinsi dan mengenai cakupan wilayah.
"DIM-nya tadi ada berapa ya, lupa saya. 154 DIM. Sudah (dibahas semua)," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/8/2022).
Doli mengklaim, pembahasan DIM RUU Pembentukan Papua Barat Daya relatif lebih mudah dan cepat dilakukan lantaran sudah ada pengalaman RUU pemekaran lainnya yakni RUU Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.