Infografis
Suara.com - Peretasan yang dilakukan oleh Bjorka berdampak besar bagi sistem keamanan negara, terutama data-data pribadi para pejabat tinggi. Tak hanya meretas 1,3 miliar data, Bjorka turut mengungkap adanya menteri yang baru menerima vaksin dua kali atau belum vaksin booster.
Menteri yang diungkap Bjorka adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Data pribadi Menko Marves itu bocor, termasuk riwayat terakhir vaksin yang diterimanya. Meski belum diketahui kebenarannya, namun hal itu langsung menjadi sorotan tajam publik.
Apalagi, sosok Luhut selama ini sangat vokal dalam mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya vaksin booster, sehingga sampai menjadi kebijakan baru. Luhut bahkan sempat melarang masyarakat jalan-jalan jika belum vaksin booster.
Sontak, warganet langsung memberikan beragam reaksi, mulai dari kocak sampai mengkritik pedas pemerintah. Berikut ini komentar-komentar warganet terkait dugaan ada menteri yang belum divaksin booster.
Baca Juga: Nama Putranya Sama dengan Hacker Bjorka, Ringgo Agus Rahman: Jangan Curigai Keluarga Kami!
"Jiah kalah, nyokap gue udah vaksin yang keempat. Anaknya aja baru dua padahal," sahut warganet.
"Tadinya gue udah mau booster. Eh ternyata mereka aja nggak. Jadi ntar-ntaran aja ah," aku @ar****8.
"Ternyata rakyat hobby ditipu. 2024 ujung-ujungnya yang ketipu yang milih partai penipu," warganet.
"Rakyat diuber-uber suruh vaksin, segala urusan kudu ada surat vaksin, tapi mreka sendiri gak vaksin. Pegen ketawa tapi takut," sentil @kad*****ian.
Tak hanya memberi reaksi terhadap aksi Bjorka tersebut, beberapa warganet pun ikut mengeluh soal kebijakan vaksin yang dianggap merepotkan.
Baca Juga: Bjorka Bocorkan Data Tito Karnavian: 'Kamu Bisa Bertanya Tentang Sambo Kepadanya'
"Saya malah tadinya rencana gak booster, cuma gara-gara naik pesawat sekarang wajib booster, dan beberapa hari yang lalu harus keluar kota, terpaksa deh. Gimana lagi, daripada repot," cerita @JPu****n.
"Seharusnya kebijakan apapun soal booster harus diilangin. Pejabatnya aja kagak, ngapain kita harus. Gak adil," kritik @zi*****zizi.
Kebijakan wajib vaksin booster di atas umur 18 tahun ini ternyata mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Pasalnya, jadwal pemberian vaksin yang terbatas di beberapa tempat menyulitkan masyarakat untuk menerima vaksin dengan segera.
Sementara itu mengenai aksi Bjorka, penyebaran data pribadi atau doxing telah menjadi ancaman kuat bagi sistem keamanan yang digunakan lembaga negara. Pasalnya, data yang harusnya tersimpan rapat ini malah dengan mudah diretas dan rentan untuk digunakan dalam hal yang merugikan.
Kontributor : Dea Nabila
