Infografis
Suara.com - AKBP Jerry Raymond Siagian yang merupakan mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Metro Jaya mengajukan banding usai sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
"Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/9/2022).
AKBP Jerry Raymond terbukti melanggar etik polri karena tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. Hal itu dijelaskan oleh Kombes Pol Nurul Azizah.
Ia melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 8 huruf c Angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf f dan atau Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Baca Juga: Bjorka Bocorkan Data Tito Karnavian: 'Kamu Bisa Bertanya Tentang Sambo Kepadanya'
Dua putusan sidang etik terhadap AKBP Jerry Raymond, yaitu yang pertama menjatuhkan sanksi terhadapnya berupa sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sementara putusan kedua adalah sanksi administratif.
Kemudian, sanksi penempatan dalam tempat khusus (Patsus) selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Korps Brimob Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar.
"Dan (sanksi) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Nurul.
Hari ini, Komisi Etik Polri kembali menggelar sidang etik terkait ketidakprofesionalan dalam kasus Brihadir J. Sidang etik terhadap Bharada Sadam, ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo. Sidang menghadirkan tiga saksi yakni Ipda DD, Brigadir FF dan Briptu FD.
"Sidang etik Bharada S wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Yang bersangkutan tidak tersangkut dengan obstruction of justice," kata Nurul. [ANTARA]
