Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan banyaknya keluhan warga terkait pemberian visa atau izin masuk dan izin tinggal di Indonesia yang dinilai ruwet.
Bahkan, Jokowi meminta menterinya untuk segera mengganti direktur jenderal (dirjen) yang tidak mampu mengurusi perihal kebijakan visa on arrival.
"(Yang) seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau perlu dirjennya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti kalau kita ingin berubah," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pada Jumat (9/10/2022).
Alih-alih memudahkan para warga negara asing (WNA), Jokowi malah mendengar kalau pihak imigrasi malah menyulitkan mereka. Bahkan Jokowi mengaku malu karena selalu mendapatkan keluhan yang sama.
Baca Juga: Banyak Terima Keluhan Warga, Jokowi Minta Perubahan Layanan Imigrasi
"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga. Mestinya, kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu. Jadi orang diberikan visa, KITAS kalau kita ya. Mereka melihat kalau investor, mereka melihat investasinya berapa sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tegasnya.
"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Prioritasnya, mesti ke sana atau meningkatkan ekspor berapa sih?" sambungnya.
Jokowi lantas menilai kalau Indonesia masih sulit untuk mengundang daya tarik dari investor, salah satunya ialah dikarenakan ruwetnya proses di imigrasi. Oleh sebab itu, Kepala Negara meminta kepada kementerian terkait untuk mengubah semua birokrasi yang ada di sektor imigrasi.
"Ubah ini, ganti itu kalau ternyata enggak punya kemampuan untuk reform ganti dari mulai dirjennya sampai bawah ganti. Akan berubah, kalau enggak, enggak akan berubah."
Baca Juga: Imigrasi Bali Deportasi Tiga WNA, Salah Satunya karena Buat Onar
