Infografis
Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyayangkan, surat terbuka yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tak menaikan harga BBM darinya, tidak digubris. Dalam surat tersebut, ia mendesak agar pemerintah melihat kondisi rakyat di bawah kesulitan karena harga BBM naik.
Hal itu disampaikan Syaikhu saat menerima audiensi sejumlah pengemudi ojek online atau ojol di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Kamis (8/9/2022).
"Saya sebelumnya sudah pernah menyampaikan surat terbuka ke Presiden Jokowi, harapannya sih kemarin nggak jadi dinaikan gitu ya. Tapi nyatanya hari ini juga, harga tetap naik," kata Syaikhu.
Kekinian, kata Syaikhu, BBM tetap dinaikan harganya oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat memberatkan.
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Medan Turut Berduka Cita Atas Kenaikan Harga BBM
"Naiknya lumayan tinggi ya? Tinggi banget ya. Biasanya pertamax atau pertalite? Pertalite jadi Rp10 ribu jadi kalau tadi hitung-hitungan sudah makin berkurang penghasilannya ya. Dan juga ini jelas akan semakin memberatkan," ungkapnya.
Lantaran itu, Syaikhu mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan harga BBM naik. Ia meminta pemerintah melihat masyarakat yang sedang kesulitan di bawah.
"Ya pemerintah mempertimbangkan kembali lah bahwa ini kan kondisi real di tengah masyarakat seperti ini oleh karena itu dengan kenaikan harga BBM ini yang kemudian akan semakin menyulitkan," tuturnya.
Tak hanya itu, Syaikhu menyarankan pemerintah agar mengurangi pengeluaran anggaran bagi hal-hal yang kurang penting.
"Pemerintah harus bisa menchage pengeluaran-pengeluaran tidak terlalu penting untuk mengarahkan ke bantuan subsidi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ahmad Syaikhu menegaskan penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.
Hal tersebut ditulisnya dalam surat terbuka yang ditujukan langsung untuk Presiden Jokowi. Dalam surat terbuka, Syaikhu meminta Jokowi mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM.
Surat Terbuka
"Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kami meminta bapak presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang," kata Syaikhu dikutip dari surat terbuka untuk presiden, Jumat (2/9/2022).
Selain meminta presiden mempertimbangkan kenaikan harga BBM, Syaikhu turut menyoroti rencana-rencana pemerintah terkait pembangunan. Mulaid ari proyek pemindahan ibu kota negara hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia membandingkan, dua proyek tersebut yang dinilai tetap menjadi prioritas pemerintah, tetapi di sisi lain pemerintah justru tidak bisa memenuhi hak dasar rakyat lewat kepastian harga BBM yang terjangkau.
"Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat, mengapa untuk membangun ibu kota negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," kata Syaikhu.
Syaikhu mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," kata Syaikhu.
Dampak lebih lanjutnya, kata Syaikhu ialah jumlah orang miskin ikut bertambah. Sebab kenaikan harga-harga saat ini terjadi secara berbarengan, mulai dari kenaikan harga di sektor energi, yakni BBM hingga kenaikan harga pangan.
"Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin," kata Syaikhu.
Fraksi PKS Walk Out
Selain surat terbuka, Fraksi PKS di DPR pun melakukan aksi walk out dari rapat paripurna, Selasa (6/9/2022). Sikap tersebut dilakukan Fraksi PKS sebagai bentuk dukungan terhadap demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI.
Pernyataan walk-out disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto, saat Ketua DPR RI Puan Maharani usai menanyakan persetujuan setiap fraksi terkait RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2021 menjadi undang-undang.
"Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi," kata Mulyanto mewakili Fraksi PKS, Selasa (6/9/2022).
"Karena ini jelas memberatkan masyarakat. Hari ini di depan demo terus-menerus. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walkout dari forum ini," sambung Mulyanto.
Aksi walkout Fraksi PKS itu kemudian dilanjutkan dengan aksi para anggota DPR Fraksi PKS di depan pintu masuk ruang rapat. Mereka, dengan membawa poster, menyatakan penolakan atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
