Cek Fakta
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengingatkan dan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Fahri pun mendesak agar para pejabat bisa rendah hati memahami kondisi hidup rakyat yang sedang sulit.
"Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).
Fahri menyebut, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Terlebih pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.
"Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ungkapnya.
Menurut Fahri, seharusnya pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat. Kebijakan menaikan BBM menurutnya sarat akan kepentingan di balik layar.
"Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," tuturnya.
Ia menyebut jika kekinian terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.
Baca Juga: Ketimbang Bikin Heboh Mulu, Komisi I Minta KSAD Dudung Tampil Bareng Panglima TNI Andika
Termasuk ia menyindir apa yang dilakukan Fraksi PKS yang sempat walk out di DPR RI, Rabu kemarin.
"Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, kalau sekarang tidak ada sama sekali," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri pun mewanti-wanti agar pemerintah hati-hati mengelola kondisi saat ini. Soal adanya bantalan-bantalan sosial, dianggap masih belum cukup.
"Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup berbicara untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaan rakyat tambah pilu."
