Infografis
Suara.com - Aksi buruh berdemo di depan Gedung DPR sambil membawa foto Ketua DPR RI Puan Maharani yang sedang menangis turut menjadi perhatian. Momen Puan menangis itu sendiri terjadi saat kenaikan harga BBM di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai jika aksi buruh membawa foto Puan menangis merupakan bukti ingatan publik yang tidak akan hilang begitu saja.
Menurutnya, foto itu sengaja dibawa peserta aksi unjuk rasa untuk mengingatkan kinerja Puan agar konsisten dalam merespons permasalahan yang sama.
"Foto itu tampaknya sengaja dibawa para pendemo untuk mengingatkan Puan agar konsisten dalam merespons persoalan yang sama," kata Jamiludin dalam keterangan persnya, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Berlanjut, Ini Kata Polisi Soal Pengalihan Arus Lalu Lintas
"Puan ditantang pendemo untuk juga menentang kebijakan Joko Widodo menaikkan harga BBM dengan tetesan air mata sebagaimana ia menentang yang kebijakan Susilo Bambang Yodhoyono," lanjutnya.
Jamil mengatakan bahwa tuntutan pendemo yang menolak BBM sambil membawa foto Puan itu sangat wajar. Apalagi, Puan menjabat sebagai Ketua DPR yang bertugas menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi kebijakan yang diambil eksekutif.
"Untuk itu, Puan seharusnya mendengarkan sungguh-sungguh aspirasi rakyat terkait kebijakan yang diambil eksekutif. Kalau rakyat menolak kebijakan eksekutif, sudah seharusnya Puan memperjuangkannya untuk membatalkan kebijakan eksekutif tersebut," ujarnya.
Jamil menilai tidak seharusnya Puan memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM/ Pasalnya, mayoritas rakyat menolak kenaikan harga BBM, sehingga peran dinilainya sangat tidak aspiratif ataupun tidak melaksanakan fungsi pengawasan.
Lebih lanjut, situasi itu justru akan semakin menurunkan elektabilitas Puan Maharani jika maju sebagai capres 2024. Rakyat malah akan sulit percaya kepada Puan yang dinilai bisa mengabaikan suara mereka jika sampai menjadi presiden.
Baca Juga: Dinsos Catat Sebanyak 340.921 Keluarga di DIY Dapat BLT BBM
"Kalau saat ini saja Puan sudah tidak aspiratif, tentu rakyat akan sulit menilainya layak menjadi presiden. Rakyat akan khawatir Puan akan mengabaikan suara rakyat bila nantinya menjadi presiden," ujarnya.
Maka jika Puan ingin terpilih menjadi presiden, Jamil menyebut bahwa peristiwa ini menjadi momen yang tepat bagi Puan untuk unjuk gigi dengan menolak kenaikan garga BBM.
"Karena itu, bila Puan ingin sukses menjadi capres dan kelak akan terpilih, maka saat inilah momen yang tepat menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang aspiratif. Puan harus berani melakukan fungsi pengawasan dengan menolak kebijakan menaikkan harga BBM," sarannya.
"Jadi, momen kenaikan harga BBM akan menguji kelayakan Puan sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Kalau Puan berani menolak kenaikkan harga BBM, maka ia layak menjadi capres pada Pilpres 2024," tandasnya.
