Infografis
Suara.com - Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut bergabung menggelar aksi demo bersama publik menolak harga BBM naik. Dalam instruksinya, Demokrat menyinggung soal PDIP yang juga pernah melakukan aksi demo ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menjelaskan, bahwa Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu, telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan.
"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Kamhar menyebut, dalam melakukan aksinya kader-kader Demokrat tidak perlu melakukan drama sampai nangis-nangis.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini, sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," ungkapnya.
"Yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, kader Demokrat dibebaskan untuk berdemo tolak harga BBM naik.
Ia pun mempersilakan jika kader mengajak semua pihak dalam melakukan aksinya, dengan catatan dilakukan secara damai.
Menurutnya, dalam menaikan harga BBM pemerintah dinilai telah mengambil jalan pintas demi kepentingan sepihak. Pemerintah dianggap tak kreatif dengan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Bertambah, Polisi yang Luka Dalam Demo Ricuh Terkait BBM di Depan DPR Aceh Jadi 5 Orang
"Argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat. Bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN," tuturnya.
