Suara.com - Mantan Duta Besar RI untuk Polandia, Peter F Gontha menyebut perhelatan Formula E di Jakarta bakal diambil alih dan digelar di Singapura. Penyebabnya karena ajang balap mobil listrik itu kerap kali diributkan di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Peter lewat akun Twitter pribadinya, @PeterGontha. Ia menyebut informasi ini bersumber dari pemberitaan resmi media internasional.
"Info A1 media international: Singapore akan mengambil alih perhelatan balapan mobil Formula E," ujar Peter, dikutip Suara.com, Rabu (7/9/2022).
Ia bahkan menyebut Singapura telah menandatangani perjanjian dengan Formula E Operation (FEO) selama 10 tahun.
Baca Juga: Diperiksa 11 Jam Terkait Formula E, Anies Baswedan: Insya Allah Jadi Terang-benderang
"Dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan FEO gara-gara Indonesia ribut mengenai Formula E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapore aja!" katanya.
Isu soal Formula E Jakarta saat ini kembali menjadi pembicaraan hangat publik. Ini usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut soal Formula E pada Rabu (7/9/2022).
Anies rampung diperiksa penyidik KPK, Rabu malam sekitar pukul 20. 27 WIB . Sekitar 11 jam Anies diperiksa KPK terhitung dari kedatangannya pada pagi tadi sekira pukul 09.27 WIB.
Terkait pemeriksaannya, Anies mengaku sudah disampaikan kepada penyidik antirasuah dan telah membantu KPK agar penanganan perkara tersebut terang-benderang.
"Insya Allah dengan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang-benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas," ujar Anies di Lobi Gedung KPK, Rabu malam.
Baca Juga: Diperiksa 11 Jam Terkait Formula E, Anies Baswedan: Mudahkan KPK Jalankan Tugas
Dalam keterangannya, Anies juga mengenang semasa bertugas di kampus di mana pernah menjadikan mata kuliah anti korupsi jadi mata kuliah wajib.
"Ketika kami bertugas di kampus kami menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib," kata Anies.
Lebih lanjut, Anies menjelaskan ketika KPK memiliki program membentuk komite etik, dirinya termasuk dalam bagian terebut.
"Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang kami siap membantu menjadi ketua komite etik di KPK. Ketika dibentuk tim 8 pada masa itu saya diundang saya dengan sanggup membantu KPK," ucapnya
Selanjutnya, kata Anies, ketika menjabat Gubernur DKI, ia turut membentuk komisi pencegahan korupsi di Ibu Kota.
"Untuk membantu tugas pencegahan korupsi dan Alhamdulillah diundang untuk membantu kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK," kata Anies.