Infografis
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika dinilai turut bertanggung jawab atas kebocoran 1,3 miliar data SIM card alias kartu SIM.
Menurut Anggota Komisi I DPR Sukamta, Kominfo seharusnya turut bertanggung jawab menjaga data SIM card. Mengingat Kominfo sejak 2017 membuat kebijakan yang mewajibkan masyarakat mendaftarkan SIM card.
Dengan iming-iming keamanan data, Kominfo mewajibkan masyarakat menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) saat mendaftarkan SIM card.
"Karena masyarakat ini diwajibkan untuk mendaftarkan SIM card-nya dengan menggunakan NIK, saya kira logis, logika umumnya ya pihak yang memberi perintah pendaftaran itu wajib menjaga. Apalagi nanti kalau ada Undang-Undang PDP (pelindungan data pribadi) kan pak," kata Sukamta dalam rapat dengan Menkominfo, Rabu (7/9/2022).
Sukamta lantas menyoroti Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang hingga kini belum juga membuat pernyataan tentang siapa sesungguhnya pihak yang bertanggung jawab atas bocornya 1,3 miliar data SIM card.
"Sementara kalau dilihat 1,3 miliar data kemudian ada empat kolom di situ, kira-kira kan ini ya setara dengan pengguna mobile phone 300-an juta data," kata Sukamta.
"Walaupun formatnya beda dengan yang dimiliki atau disimpan oleh Kominfo, tapi kita kan tidak sedang semata-mata berdebat saling mengatakan aku tidak bersalah," sambung Sukamta.
Klaim Bukan Domain Kominfo
Baca Juga: Ogah Terpancing Stop Being an Idiot, Menkominfo: Jangan Kita Ikut-ikut Hacker Tidak Etis
Sementara itu, masih di dalam rapat Komisi I, Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan bahwa terjadinya serangan siber bukan menjadi domain Kominfo.
