Infografis
Selain itu, masyarakat juga bisa mengusulkan jika ada warga yang layak mendapat bantuan dan bisa menyanggah jika ada warga yang seharusnya tak layak menerima bantuan.
Sejak diluncurkan pada 31 Juli 2022, pada 6 September 2022 tercatat 841.763 pengguna terverikasi usul sanggah dengan rincian 113.454 usulan disetujui, 16.439 usulan ditolak, 191.186 usulan menunggu verifikasi, 4.061 sanggahan disetujui, 702 sanggahan ditolak dan 25.018 sanggahan menunggu verifikasi.
"Ini cara kita mentransparansi penerima bantuan sosial. Ini juga terpantau dari situs KPK dan KemenpanRB," kata Mensos ketika menjelaskan bahwa aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi WBS KPK, lapor.go.id dan jaga.id.
Lalu yang ketiga, Kemensos memiliki Command Center yang bisa diakses melalui nomor 171. Layanan ini adalah pusat pengendali atas laporan publik, media monitoring dan penjangkauan yang dilakukan oleh tenaga pendamping.
Mensos mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah cukup besar dan diharapkan bisa mengakomodir kenaikan harga yg terjadi di masyarakat.
Mensos juga menyebut jika ada masyarakat yang berhak namun tidak mempunyai KTP untuk memiliki akses mendapatkan bantuan bisa difasilitasi oleh Kemensos bekerjasama dengan Dukcapil.
"Apabila data kependudukan tidak cocok, Kemensos akan disalahkan BPK, sehingga kami bekerjasama dengan Dukcapil agar masyarakat mempunyai data kependudukan sehingga bisa mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah," jelas Mensos.
"Sudah saatnya kita bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan," tutup Mensos.
Kontributor : Rima Suliastini
Baca Juga: Sudah Cair! Ini Cara Mencairkan BLT BBM Rp 600 Ribu Tanpa Potongan
