Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait bebasnya 23 napi koruptor yang mendapatkan pembebasan bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI.
Menurut KPK, sepatutnya para napi koruptor tersebut tidak mendapatkan perlakuan khusus. Hal itu sebagai bentuk efek jera bagi para koruptor yang telah terbukti mencuri uang rakyat.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pasca-putusan pengadilan memang sepenuhnya para terdakwa yang pernah dijerat lembaga antirasuah menjadi kewenangan Kemenkumham RI.
Meski begitu, seharusnya perkara-perkara korupsi harus ditangani dengan cara-cara yang cukup tegas.
"Korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang extra,"kata Ali dikonfirmasi, Rabu (7/9/2022).
"Termasuk pelaksanaan pembinaan di LP(lembaga pemasyarakatan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakkan hukum itu sendiri," katanya.
Menurut Ali, penegakan hukum yang dilakukan bagi para napi koruptor yang telah mencuri uang rakyat, seharusnya mendapatkan hukuman yang bertujuan untuk membuat pelaku menjadi jera.
"Untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, agar tidak kembali melakukannya di masa mendatang. Sekaligus pembelajaran bagi publik agar tidak melakukan tindak pidana serupa," ujar Ali.
Karena itu, Ali menegaskan bahwa dalam upaya pengakan hukum terhadap pelaku korupsi sepatutnya tidak mendapatkan perlakuan khusus.
Baca Juga: Sederet Napi Korupsi Bebas Serentak, Ini Beda Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat
"Sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus yang justru akan mencederai semangat penegakkan hukum tindak pidana korupsi," imbuhnya.
