Infografis
Suara.com - Sejumlah narapidana (napi) korupsi kini memperoleh jatah pembebasan bersyarat dan kini bisa menghirup udara bebas di luar jeruji besi pada Selasa (6/9/2022) kemarin.
Adapun daftar nama napi korupsi tersebut tak asing di telinga masyarakat yakni Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten), Pinangki Sirna Malasari (eks jaksa), Desi Ariyani (mantan Dirut Jasa Marga), dan Mirawati Basri (terpidana perkara suap pengurusan impor bawang putih).
Keempat perempuan tersebut dibebaskan oleh Kantor Wilayah atau Kanwil Kemenkumham Banten.
"Semuanya kasus korupsi," ujar Kadiv Pas Kumham Kanwil Banten, Masjuno kepada wartawan, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: 10 Nama Koruptor yang Bebas Bersyarat dalam Sehari, Apa Saja 'Dosa' Korupsi Mereka?
Selain itu pada hari yang sama, eks hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, dan eks Menteri Agama Suryadharma Ali juga turut memperoleh pembebasan bersyarat dari lapas Sukamiskin.
Terkait dengan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada jajaran koruptor tersebut, masyarakat sering menyandingkan dengan cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. Padahal, ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang mendasar.
Berikut perbedaan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan menjelang bebas.
Perbedaan dari segi 'usia' narapidana di kurungan
Perbedaan paling kentara antara pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan menjelang bebas dapat dilihat dari lamanya seorang narapidana menjalani proses masa tahanan sehingga dapat memperoleh salah satu dari ketiga izin tersebut.
Baca Juga: Segini Harta dan Sumber Kekayaan Eks Jaksa Pinangki, Napi Koruptor yang Bebas Bersyarat
Mengutip penjelasan dari laman resmi Lapas Lampung, ketiga izin luar biasa tersebut diatur dalam Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mejelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Melalui peraturan tersebut, pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas (CMB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 Bulan.
Sedangkan untuk cuti bersyarat (CB) diberikan kepada narapidana yang dipidana paling lama 1 Tahun 6 Bulan, telah menjalani 2/3 masa pidana.
Selain itu, seorang napi yang hendak mengajukan salah satu dari ketiga izin luar biasa tersebut harus memperoleh predikat berkelakuan baik dari pihak lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dan sudah menempuh program pembinaan yang diberikan.
Tujuan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami melalui laman resmi Kanwil Kemenkumham Jateng menjelaskan bahwa ketiga izin luar biasa tersebut diberikan kepada narapidana sebagai program pembinaan.
Usai menempuh persyaratan seorang narapidana dapat mengajukan salah satu dari ketiga izin tersebut agar dapat kembali perlahan hidup di dalam masyarakat.
Selain itu Utami juga menjelaskan bahwa seorang yang memperoleh cuti bersyarat tidak boleh bebas melalang buana, melainkan harus melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang ditunjuk.
Kontributor : Armand Ilham
