Infografis
Suara.com - Beberapa narapidana kasus korupsi kini sudah ada yang menghirup udara bebas. Setidaknya, ada 10 narapidana kasus korupsi yang dinyatakan bebas bersyarat dalam sehari pada Selasa, (6/9/22).
Kesepuluh koruptor yang bebas bersyarat tersebut nantinya ini masih akan diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI . Mereka juga masih harus wajib melapor guna mengikuti syarat berkelakuan baik serta syarat lainnya.
Lalu, siapa saja mereka dan apa kasus yang menjeratnya? Simak inilah selengkapnya.
1. Ratu Atut Choisyah
Baca Juga: 3 Eks Bupati di Jabar Bebas dari Lapas Sukamiskin, Ini Infonya
Kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah ini membuatnya harus mendekam di penjara selama hampir 9 tahun.
Ia terjerat dua kasus korupsi sekaligus, yaitu keterlibatan dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang membuat negara rugi dengan total Rp 79 miliar.
Tak hanya Ratu Atut yang tersandung kasus berlapis, Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga mengalami hal serupa. Dirinya dijatuhi hukuman penjara atas tiga kasus pidana yang menjeratnya, yaitu kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).
Pinangki terbukti menerima penyuapan uang sebesari $50.000 dari Djoko Tjandra. Bukan hanya itu, Pinangki juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp5,25 miliar.
Baca Juga: Segini Harta dan Sumber Kekayaan Eks Jaksa Pinangki, Napi Koruptor yang Bebas Bersyarat
Kasus ketiga yang menjeratnya adalah ia terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama rekan koruptor lainnya, yaitu Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking.
3. Desi Ariyani
Mantan Direktur Utama Jasa Marga, Desi Ariyani juga ikut dalam jajaran napi yang dibebaskan bersyarat. Desi dijatuhi hukuman karena keterlibatannya dalam korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif proyek yang digarap PT Waskita Karya sejak tahun 2009 dan 2015.
4. Mirawati Basri
Mirawati Basri yang ikut dibebaskan bersyarat ini juga mendekam dipenjara setelah terbukti memberikan uang suap terkait kuota impor bawang putih. Suap itu diberikannya kepada mantan anggota DPR, I Nyoman Dhamantra pada tahun 2021 lalu.
Mirawati sendiri dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kendati demikian, ia baru menjalani masa hukuman selama 1 tahun dan sekarang justru diberi keringanan berupa bebas bersyarat.
5. Patrialis Akbar
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar juga masuk dalam daftar nama napi koruptor yang mendapatkan keringanan kebebasan bersyarat.
Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny. Ia divonis 8 tahun penjara pada 2017 lalu. Vonis Patrialis ini membuat citra Mahkamah Konstitusi tercoreng.
6. Zumi Zola
Mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018 bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.
Aksi Zumi saat menjabat sebagai gubernur itu membuat negara diperkirakan merugikan sebesar Rp 6 miliar.
7. Suryadharma Ali
Mantan pejabat negara lainnya, yaitu Suryadharma Ali yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama terbukti dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.
Suryadharma divonis 6 tahun penjara dan telah menjalani hukuman kurungan sejak tahun 2016. Ia kemudian mendapat keringanan bebas bersyarat bersama 9 napi korupsi lainnya.
8. Ojang Suhandi
KPK menetapkan mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi terbukti melakukan kasus suap dan pencucian uang. Atas kejahatannya, Ojang divonis penjara selama delapan tahun dan membayar denda Rp300 juta.
Ojang juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp38,2 miliar dari sejumlah kepala dinas di Subang.
9. Supendi
Tak hanya bupati Subang, mantan bupati Indramayu juga terlibat dalam kasus korupsi pengaturan proyek lingkungan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu. Ia terbukti bersalah dan dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.
10. Irvan Rivano Muchtar
Mantan bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar terlibat kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan pada tahun 2019 lalu. Irvan yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara sempat mengajukan kasasi, namun ditolak oleh Mahkamah Agung.
Kontributor : Dea Nabila
