Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengajukan pengurus PPP di bawah Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Waketum PPP, Arsul Sani mengatakan, semua syarat sudah diajukan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham terkait perubahan struktur ketua umum.
"Tentu memang menjadi tugas dan kewajiban pak Dirjen AHU untuk mengkaji dan meneliti. Kita tunggu saja lah, kami sabar menunggu apa syarat yang kurang," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Pengajuan itu dilakukan langsung oleh Mardiono. Arsul yang turut ikut mengatakan ada sejumlah pimpinan lain yang juga hadir.
Sementara itu terkait kepengurusan baru yang diajukan, Arsul menegaskan bahwa PPP hanya memperbarui posisi ketua umum. Sementara untuk struktural partai lain, masih tetap sama.
"Di dalam permohonan SK perubahan kepengurusan yang kami ubah cuna satu yakni posisi ketua umum," kata Arsul.
Pencopotan Suharso Monoarfa
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (4/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Ketimbang Berebut Posisi Ketum PPP, Arsul Sani Usul Suharso Monoarfa dan Mardiono Bertukar Jabatan
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
