Infografis
Suara.com - Massa buruh dari Partai Buruh dan serikat-serikat melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya massa menyindir Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pantauan Suara.com di lokasi, awalnya massa secara bergantian berorasi dari atas mobil komando. Salah satu orator menyinggung juga sikap Puan Maharani yang kekinian seakan bungkam atas kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM.
"Hari ini kita nyari Puan Maharani yang dulu nangis-nangis ketika BBM dinaikkan," kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Menurut orator tersebut justru kekinian Puan malah bermanis-manis dengan pemerintah atas kebijakan yang semakin menyengsarakan rakyat kecil. Tidak protes harga BBM naik seperti yang dilakukannya pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Ancam Mogok Nasional jika Harga BBM Tak Turun, Presiden Partai Buruh: Setop Produksi, Lumpuh Ekonomi
"Sekarang apa yang dilakukan? Bermanis-manis dengan pemerintah, bersekongkol untuk menyengsarakan rakyat Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, orator menyampaikan dari adanya kebijakan harga BBM naik membuat sengsara rakyat. Menurutnya, buruh akan terus bersama dengan rakyat.
Bawa Foto Puan
Sebelumnya partai buruh serta serikat butuh mengawali aksi dengan melakukan longmarch dari depan Gedung TVRI, seberang Gerbang Pemuda Gelora Bung Karno hingga gedung DPR RI di Senayan.
Tampak para buruh datang dengan berbagai macam atribut. Dari mulai spanduk hingga poster-poster berisi kalimat tuntutannya.
Baca Juga: Demo Kenaikan BBM, Ketua DPR RI Puan Maharani Dicari Buruh
Dalam kedatangannya massa ini juga ada yang menarik, dimana sejumlah massa melakukan teatrikal mendorong sepeda motornya. Hal itu menandakan mereka protes terhadap kenaikkan harga BBM.
"Tolak Kenaikan Harga BBM," tulis kalimat yang ditempelkan dalam motor buruh yang didorong tersebut.
Massa kemudian menyemut di depan Gedung DPR RI. Sejumlah mobil komando juga tampak dibawa dalam aksi buruh kali ini.
Adapun sejumlah personel kepolisian melakukan pengawalan massa yang melakukan aksinya.
Puan Nyanyi di Rapat Paripurna
Ketua DPR RI Puan Maharani dicari-cari massa aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Gedung DPR.
Massa menanti-nanti kehadiran Puan. Diketahui Puan sendiri saat ini berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan ikut memimpin jalannya rapat paripurna dalam rangka HUT ke-77 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021-2022.
Dalam rapat tersebut Puan yang berulang tahun pada hari ini turut mendapat ucapan selamat dari para anggota Dewan dan para undangan yang hadir di ruang sidang Gedung Nusantara II.
Ucapan selamat ulang tahun itu disampaikan melalui pengeras suara oleh salah seorang di ruang rapat.
"Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR Ibu Doktor Honoris Causa Puan Maharani. Semoga panjang umur sehat dan sukses selalu serta dalam lindungan Allah SWT, amin ya rabbal alamin," tutur seorang dari pengeras suara.
Sontak ucapan itu membuat Puan yang duduk di kursi pimpinan menjadi tersipu. Puan tersenyum gembira sembari mengucapkan terima kasih lewat gestur tangannya.
Sesaat kemudian, masih dari orang yang sama di pengeras suara, terdengar permintaan untuk menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Puan.
"Mari kita nyanyikan bersama lagu Selamat Ulang Tahun untuk Ketua DPR," ujarnya.
Adapun lagu yang diputar di ruang sidang ialah lagu dari Jamrud dengan judul Selamat Ulang Tahun.
Tak pelak dendangan musik dari Jamrud membuat semua anggota DPR berdiri ikut bergoyang dan bernyanyi sambil bertepuk tangan untuk Puan.
Sementara itu di kursi pimpinan, Puan ikut berdiri didampingi tiga wakil ketua DPR, yakni Rahmat Gobel, Lodewijk F. Paulus dan Muhaimin Iskandar.
Minta BLT Segera Dicairkan
Sebelumnya, Puan Maharani meminta pemerintah untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil buntut kenaikan BBM. Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.
“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ungkap Puan, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (5/9).
Rencananya, bantalan sosial sebesar Rp24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun, Bantuan subsidi upah Rp9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp2,17 triliun. Puan mendorong pemerintah mempercepat pengucuran program bansos tersebut.
“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucapnya.
Nantinya program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. DPR berharap, pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.
Sementara itu, BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan. Lalu bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Bila bansos tidak segera dicairkan, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi, kata Puan, kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia usaha ikut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.
“Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tegas Puan.
Lebih lanjut, politisi fraksi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah juga memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM. Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.
Di sisi lain, Puan meminta seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan para pekerja, untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini. Sebab pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.
DPR juga menegaskan terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait persoalan ini. Puan memastikan DPR akan selalu transparan dan siap menerima pandangan dari seluruh elemen masyarakat.
“Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
