Berangkat dari Dudung vs Andika, Pengamat Sebut Lingkungan TNI Harmonis Hanya di Era Soeharto

Selasa, 06 September 2022 | 15:35 WIB
Berangkat dari Dudung vs Andika, Pengamat Sebut Lingkungan TNI Harmonis Hanya di Era Soeharto
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Isu disharmonis disebut sedang terjadi di tengah hubungan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Pengamat kemiliteran dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut, budaya disharmonis di tubuh TNI sudah berlangsung lama.

Menurut Fahmi, ketidakharmonisan itu muncul bahkan sejak TNI dengan tiga matra dibangun. Fahmi menceritakan, indikasi itu muncul ketika TB Simatupang menjadi Kepala Staf Angkatan Perang, lalu ketika AH Nasution menjabat Kepala Staf Angkatan Bersenjata

"Bahkan, ketika Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, situasi tidak harmonis juga bukannya tidak ada," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com pada Selasa (6/9/2022).

Baca Juga: Heboh Isu Disharmoni dengan Panglima TNI, Begini Curhat KSAD Dudung ke Ketua Komisi I

Fahmi lantas mengungkap, jika disharmonis tersebut justru nihil di era Presiden Soeharto. Kala itu, ia juga menjadi Panglima ABRI.

"Masa kepemimpin Pangab Jenderal Soeharto adalah pengecualian. Karena merangkap pejabat presiden, dia punya kuasa dan mampu menghilangkan ketidakharmonisan secara efektif," jelasnya.

Berangkat dari isu disharmonis, Fahmi menilai bahwa bukan berarti masyarakat berharap kalau setiap pejabat memiliki kecocokan personal satu sama lain. Kendati begitu, ketidakselarasan yang ada itu mesti ada batasnya.

Batasan-batasan yang dimaksud yakni, pertama, loyalitas pada negara dan konstitusi, pada panglima tertinggi sepanjang itu layak serta pada peraturan perundangan.

Sementara yang kedua, batasan hirarkis dan peran kewenangan.

Baca Juga: Disebut Tak Harmonis dengan Panglima TNI, Terjawab ke Mana KSAD Dudung saat Dicari-cari DPR Kemarin

"Artinya, sepanjang tidak menabrak salah satu atau kedua batasan itu, ketidakselarasan hubungan tidak akan sampai mengganggu kinerja dan misi lembaga."

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon mencurigai gelagat yang ditunjukan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun Effendi menyorot sikap kedua jenderal itu yang kerap tidak berada di satu agenda yang sama. Ada beberapa catatan yang dimiliki Effendi.

Pantauan Suara.com, saat ada Andika di rapat kerja bersama Komisi I DPR, Dudung absen dengan alasan mengecek persiapan prajurit. Menurut Effendi gelagat di mana ada Panglima di situ tidak ada KSAD, sudah menjadi rahasia umum.

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memberi arahan kepada para perwira remaja lulusan Akmil tahun 2022 di Mabesad, Kamis (14/7/2022). [ANTARA]
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memberi arahan kepada para perwira remaja lulusan Akmil tahun 2022 di Mabesad, Kamis (14/7/2022). [ANTARA]

"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum. Jenderal Andika, di mana ada Jenderal Andika tidak ada KSAD," kata Effendi di rapat bareng Panglima TNI, Senin (5/9/2022).

Effendi kemudian menyampaikan salah satu contoh di mana ketika ada Andika di saat yang sama tidak ada Dudung.

"Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ. Saya tidak tahu nanti silakan dijelaskan. Apakah Anda undang, tapi dia tidak hadir, apakah memang tidak diundang, saya nggak tahu. Silakan nanti dijawab," katanya.

Sebelumnya, Effendi menyebut TNI layaknya gerombolan, Ia bahkan menilai kelakuan TNI lebih-lebih dari organisasi masyarakat atau ormas.

Pernyataan Effendi tersebut menyusul adanya temuan dan informasi yang diperoleh Komisi I. Adapun temuan itu mengenai isu tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Bukan cuma itu, Effendi juga menyoroti berbagai informasi mengenai adanya ketidakpatuhan hingga pembangkangan di tubuh TNI. Ia menilai dengan segala keributan tersebut, TNI tidak ubahnya seperti gerombolan

"Ini TNI kaya gerombolan ini. Lebih-lebih ormas, jadinya tidak ada kepatuhan," kata Effendi di rapat kerja dengan Panglima TNI di DPR, Senin (5/9/2022).

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyoroti adanya informasi tentang hubungan yang tidak harmoni antara Panglima TNI dan KSAD. Komisi I bahkan meminta hal mengenai itu dirapatkan khusus pada malam ini.

Sebagaimana diketahui pada Senin siang ini, Komisi I DPR melakukan rapat membahas anggaran TNI. Dalam kesempatan itu, Dudung yang tidak hadir di rapat menjadi sorotan. Effendi mengusulkan agar setelah rapat membahas anggaran, nantinya Komisi I bisa meneruskan rapat mengenai isu-isu aktual pada malam hari.

"Kita jadwalkan nanti malam ya kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat dengan Panglima TNI, kepala staf untuk membahas. Kami banyak sekali temuan-temuan ini yang insub ordinary, disharmoni, ketidakpatuhan," kata Effendi.

Menurut Effendi isu-isu aktual tidak hanya seputar peristiwa dan kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI. Melainkan isu-isu internal seperti yang ia ungkapkan juga perlu dibahas.

Bahkan, Effendi menyebut ada juga terjadi pembangkangan di internal TNI. Hal itu yang kemudian ditegaskan Effendi perlu penjelasan.

"Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan?" kata Effendi

Anggota Komisi I Helmy Faisal juga menyoroti adanya informasi ketidakharmonisan di tubuh TNI, terutama di antara Panglima TNI dan KSAD. Karena itu ia berharap ada kehadiran dari KSAD Dudung untuk mengklarifikasi informasi tersebut lebih lanjut.

"Kita harapkan Pak KSAD bisa hadir sekaligus untuk menepis di sosial media, di berbagai macam. Kita itu ada informasi yang tidak enak bahwa ada hubungan yang kurang harmonis antara Panglima dengan KSAD," kata Helmy.

"Saya kira ini harus kita clear kan. Mengingat kita ini membutuhkan persatuan menghadapi situasi politik yang kita semua ketahui ada masalah di Papua yang memerlukan kebersatuan kita," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI