Cek Fakta
Suara.com - Penolakan terhadap kenaikan harga BBM terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.
Di Jakarta, demonstrasi buruh dan mahasiswa berlangsung di depan gedung DPR dan patung kuda. Mereka menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan menuntut dibatalkan lagi.
Aparat kepolisian menjaga demonstrasi dengan ketat untuk mengantisipasi terjadinya penyusupan.
Di daerah lain, demonstrasi di antaranya berlangsung di depan gedung DPRD Jombang, Jawa Timur.
Situasi di sana siang ini diwarnai ketegangan ketika mahasiswa hendak masuk ke kawasan gedung DPR. Aparat keamanan menahan desakan demonstran.
Di Palembang, mahasiswa juga turun ke jalan. Mereka mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendesak para wakil rayat mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.
Diminta jangan anarkis
Para demonstran diimbau untuk menyampaikan aksi dengan damai, kata pengambil kebijakan di sejumlah daerah.
Di Jakarta, wakil gubernur Ahmad Riza Patria berharap "Jangan sampai nanti ada kelompok, golongan, oknum siapapun yang membonceng dalam setiap aksi."
Dia mengajak masyarakat Indonesia menyikapi kenaikan harga BBM dengan bijaksana. Menurut dia, pemerintah tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga BBM karena menyikapi situasi dunia saat ini.
Riza mengatakan perang Rusia dan Ukraina telah memicu krisis pangan dan energi global.
![Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (27/8/2022). [Suara.com/Ummi HS]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/08/27/94150-wakil-gubernur-dki-jakarta-ahmad-riza-patria.jpg)
Pemerintah telah berupaya mencari solusi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi untuk sektor energi tembus lebih dari Rp500 triliun pada 2022, kata Riza.
"Jadi selama ini tidak ada pilihan bagi pemerintah pusat kecuali menaikkan (harga BBM). Namun diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas," kata Riza. [Suara.com dan media partner]
