Infografis
Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha lantang bersuara tak setuju dengan keputusan pencopotan Suharso Monoarfa lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Tamliha menilai, Mukernas yang dijadikan ajang pemecatan Suharso telah menyimpang dari aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2022) kemarin.
Tamliha menyebut tidak ada pihak yang bisa mencopot Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai. Alasannya, dalam forum Muktamar pemilihan ketum sebelumnya, para muktamirin sudah bulat memilih Suharso serta menyusun struktur partai lainnya.
"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujar dia.
Nasib PPP di KIB
Di sisi lain, posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai bakal terancam. PPP di bawah nakhoda baru bisa hengkang dari KIB dan mencari koalisi anyar.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum DPP PPP akan berdampak serius pada konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PPP dan PAN untuk Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, kepemimpinan baru pengganti Suharso dinilai bisa mengubah sikap berkoalisi PPP dengan KIB.
Baca Juga: Suharso Monoarfa Minta PPP Tak Seret Nama Presiden Jokowi di Konflik Internal Partai
"Pemecatan Suharso ini juga akan berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengoreksi keputusan politik koalisi," kata Umam kepada wartawan di Jakarta, Senin kemarin.
