Perwakilan Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM Bisa Bertemu Pihak Istana, Jokowi Ada di Bogor

Suara.com - Pihak Istana Kepresidenan di Jakarta disebut tidak menutup pintu bagi perwakilan demonstrasi yang menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan harga BBM.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan perwakilan mereka bisa bertemu oleh pejabat pihak Istana, namun bukan Presiden Joko Widodo.

"Ya, terkait demo, yazita mungkin dari pejabat terkait menerimanya. Ya, mungkin dari kepala staf kepresidenan, dari mana, kita terima saja aspirasinya," ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/9/2022).

Hari ini Presiden Jokowi sudah memiliki agenda dan menjalani sejumlah rapat di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022). Itu bertepatan dengan adanya aksi unjuk rasa oleh ribuan buruh di Jakarta perihal penolakan kenaikan harga BBM.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah apabila Jokowi menghindar dari adanya unjuk rasa. Ia mengklaim kalau jadwal rapat itu sudah ditetapkan dari pekan lalu.

Warga Kota Cimahi mengantre unuk membeli Pertalite di sebuah SPBU pada Sabtu (3/9/2022). Banyak dari warga yang datang tak tahu jika harga Pertalite telah mengalami kenaikan. [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki] — Wargaunuk membeli Pertalite di sebuah SPBU pada Sabtu (3/9/2022). [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]

"Enggak, enggak (menghindari). Dari minggu lalu terjadwal bahkan dari dua minggu yang lalu karena ada tamu negara hari Senin kegiatan disana terus bapak presiden lanjut disana hari Selasa lanjut kegiatan di Bogor," kata Heru.

Ribuan Buruh Gelar Demo

Sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut pihaknya bakal menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI pada Selasa (6/9) besok, pukul 10.00 WIB.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Menurutnya, aksi itu bertujuan untuk meminta agar pemerintah sekaligus DPR RI membatalkan aturan mengenai kenaikan harga BBM serta membentuk panitia khusus (pansus).