Suara.com - Aparat kepolisian melakukan persiapan pengamanan jelang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM yang digelar oleh Partai Buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022), hari ini.
Pantauan Suara.com di lokasi, kawat berduri terpasang di sepanjang pagar depan Gedung DPR RI. Petugas kepolisian telah bersiaga di sekitar gerbang.
Terlihat beberapa kendaraan taktis milik kepolisian dan water cannon di balik pagar depan Gedung DPR RI.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto hingga masih normal belum ada pengalihan. Belum tampak ada massa aksi yang tiba di lokasi hingga saat ini.
3.000 Polisi Disiagakan
Ribuan personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi buruh hingga Kaum Miskin Kota menolak kenaikan harga bahan BBM di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022) hari ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut, total personel yang dikerahkan mencapai 3.000 orang.
"Di DPR ini sekitar 3.000 personel," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Momen 'Di Mana Ada Jenderal Andika, Tak Ada KSAD Dudung', Hingga Muncul Sebutan Gerombolan Ormas
Di samping itu, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Namun, rekayasa tersebut bersifat situasional.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengklaim aksi demonstrasi hari ini diorganisir partainya dan beberapa serikat buruh, petani, nelayan, hingga miskin kota. Mereka ramai-ramai akan menggeruduk Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).
Tujuannya, meminta pemerintah sekaligus DPR RI membatalkan aturan mengenai kenaikan harga BBM serta membentuk panitia khusus atau pansus. Said menyebut massa aksi yang diperkirakan hadir mencapai 5.000 orang.
"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," katanya.
Tiga tuntutan yang akan disampaikan yakni, tolak kenaikan harga BBM. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.